Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan, kenaikan utang luar negeri (ULN), khususnya yang berbentuk obligasi atau surat utang yang dimiliki oleh investor asing, berkontribusi terhadap bertambahnya kewajiban pembayaran utang di masa depan. Kenaikan ULN ini secara langsung berdampak pada meningkatnya beban utang pemerintah yang akan jatuh tempo.
Pada tahun ini, utang pemerintah yang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp705,5 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun dalam bentuk pinjaman. Sementara, ULN Indonesia pada triwulan I 2025 tembus US$430,4 miliar atau senilai Rp7.120,45 triliun (kurs Rp16.536). Angka ini secara tahunan tumbuh sebesar 6,4% year on year (yoy).
"Peningkatan ULN ini memiliki implikasi langsung terhadap besarnya beban utang pemerintah yang akan jatuh tempo," ujar Josua kepada Media Indonesia, Kamis (15/5).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan semakin terasa apabila porsi pembayaran pokok dan bunga utang meningkat secara signifikan. Kondisi ini dapat menyempitkan ruang fiskal pemerintah, sehingga mengurangi kapasitas belanja untuk pembangunan dan stimulus ekonomi.
Meski posisi rasio ULN Indonesia tergolong moderat dan belum menunjukkan indikasi krisis, Josua menegaskan laju pertumbuhan ULN yang cukup tinggi perlu diawasi ketat, terutama dalam konteks efektivitas penggunaannya.
"Utang itu idealnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan produktif yang mampu menghasilkan devisa, sehingga mengurangi risiko tekanan pembayaran di masa depan," jelas Kepala Ekonom Bank Permata itu.
Kendati beban utang terus meningkat, Josua menegaskan selama pemerintah dapat menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun non-pajak, beban tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
Selain itu, kondisi cadangan devisa Indonesia yang hingga April 2025 tercatat cukup kuat karena setara dengan 6,4 bulan impor.
Josua menekankan kunci utamanya terletak pada pengelolaan utang yang bijaksana dan pemanfaatannya secara efektif serta produktif guna memastikan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang. (Ins/E-1)
EKONOM Bright Institute Awalil Rizky menyoroti keterbukaan informasi keuangan negara. Rilis APBN Kita sepanjang 2025 tidak lagi menyajikan posisi utang pemerintah secara bulanan.
Esensi dari pengelolaan utang bukan pada besarnya rasio, melainkan pada sejauh mana utang tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Sampai kuartal II 2025 atau per akhir Juni 2025, utang pemerintah mencapai Rp9.138,05 triliun. Angka itu setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Rencana pemerintah menambah utang sebesar Rp781,87 pada APBN 2026 mendatang dinilai sebagai penarikan utang terbesar yang dilakukan pemerintah pascapandemi covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
Penurunan cadangan devisa Indonesia disebabkan oleh kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valas untuk stabilitas rupiah.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved