Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEPALA Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan, kenaikan utang luar negeri (ULN), khususnya yang berbentuk obligasi atau surat utang yang dimiliki oleh investor asing, berkontribusi terhadap bertambahnya kewajiban pembayaran utang di masa depan. Kenaikan ULN ini secara langsung berdampak pada meningkatnya beban utang pemerintah yang akan jatuh tempo.
Pada tahun ini, utang pemerintah yang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp705,5 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun dalam bentuk pinjaman. Sementara, ULN Indonesia pada triwulan I 2025 tembus US$430,4 miliar atau senilai Rp7.120,45 triliun (kurs Rp16.536). Angka ini secara tahunan tumbuh sebesar 6,4% year on year (yoy).
"Peningkatan ULN ini memiliki implikasi langsung terhadap besarnya beban utang pemerintah yang akan jatuh tempo," ujar Josua kepada Media Indonesia, Kamis (15/5).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan semakin terasa apabila porsi pembayaran pokok dan bunga utang meningkat secara signifikan. Kondisi ini dapat menyempitkan ruang fiskal pemerintah, sehingga mengurangi kapasitas belanja untuk pembangunan dan stimulus ekonomi.
Meski posisi rasio ULN Indonesia tergolong moderat dan belum menunjukkan indikasi krisis, Josua menegaskan laju pertumbuhan ULN yang cukup tinggi perlu diawasi ketat, terutama dalam konteks efektivitas penggunaannya.
"Utang itu idealnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan produktif yang mampu menghasilkan devisa, sehingga mengurangi risiko tekanan pembayaran di masa depan," jelas Kepala Ekonom Bank Permata itu.
Kendati beban utang terus meningkat, Josua menegaskan selama pemerintah dapat menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun non-pajak, beban tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
Selain itu, kondisi cadangan devisa Indonesia yang hingga April 2025 tercatat cukup kuat karena setara dengan 6,4 bulan impor.
Josua menekankan kunci utamanya terletak pada pengelolaan utang yang bijaksana dan pemanfaatannya secara efektif serta produktif guna memastikan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang. (Ins/E-1)
Penurunan cadangan devisa Indonesia disebabkan oleh kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valas untuk stabilitas rupiah.
Cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Juli 2025 tercatat sebesar US$152 miliar atau sekitar Rp2.482 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved