Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEPALA Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan, kenaikan utang luar negeri (ULN), khususnya yang berbentuk obligasi atau surat utang yang dimiliki oleh investor asing, berkontribusi terhadap bertambahnya kewajiban pembayaran utang di masa depan. Kenaikan ULN ini secara langsung berdampak pada meningkatnya beban utang pemerintah yang akan jatuh tempo.
Pada tahun ini, utang pemerintah yang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp705,5 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun dalam bentuk pinjaman. Sementara, ULN Indonesia pada triwulan I 2025 tembus US$430,4 miliar atau senilai Rp7.120,45 triliun (kurs Rp16.536). Angka ini secara tahunan tumbuh sebesar 6,4% year on year (yoy).
"Peningkatan ULN ini memiliki implikasi langsung terhadap besarnya beban utang pemerintah yang akan jatuh tempo," ujar Josua kepada Media Indonesia, Kamis (15/5).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan semakin terasa apabila porsi pembayaran pokok dan bunga utang meningkat secara signifikan. Kondisi ini dapat menyempitkan ruang fiskal pemerintah, sehingga mengurangi kapasitas belanja untuk pembangunan dan stimulus ekonomi.
Meski posisi rasio ULN Indonesia tergolong moderat dan belum menunjukkan indikasi krisis, Josua menegaskan laju pertumbuhan ULN yang cukup tinggi perlu diawasi ketat, terutama dalam konteks efektivitas penggunaannya.
"Utang itu idealnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan produktif yang mampu menghasilkan devisa, sehingga mengurangi risiko tekanan pembayaran di masa depan," jelas Kepala Ekonom Bank Permata itu.
Kendati beban utang terus meningkat, Josua menegaskan selama pemerintah dapat menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, serta mengoptimalkan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun non-pajak, beban tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
Selain itu, kondisi cadangan devisa Indonesia yang hingga April 2025 tercatat cukup kuat karena setara dengan 6,4 bulan impor.
Josua menekankan kunci utamanya terletak pada pengelolaan utang yang bijaksana dan pemanfaatannya secara efektif serta produktif guna memastikan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi jangka panjang. (Ins/E-1)
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
MANAJER Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai ada anomali dalam pengelolaan fiskal Indonesia.
EKONOM Senior Indef Didik J. Rachbini menilai pengelolaan ekonomi Indonesia dianggap gagal mengatasi deindustrialisasi dini dan membiarkan utang membengkak tanpa kendali.
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Ekonom senior Faisal Basri mempertanyakan alokasi belanja lain-lain yang cukup besar pada RAPBN 2025 yang mencapai Rp631,8 triliun, atau 23,5% dari total belanja APBN.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved