Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan kewajiban pembayaran surat utang berdenominasi valuta asing (global bonds) pemerintah Indonesia melonjak tajam menjadi US$1,59 miliar atau senilai Rp25,95 triliun (kurs Rp16.323) pada Juli 2025. Hal itu memberi tekanan signifikan terhadap posisi cadangan devisa nasional.
Ia menuturkan, penurunan cadangan devisa Indonesia disebabkan oleh kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi itu dilakukan dengan menjual dolar AS guna meredam tekanan dari ketidakpastian global yang masih tinggi.
"Pembayaran global bonds pemerintah pada Juli 2025 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Juni 2025 dengan nilai US$470 juta (Rp7,67 triliun)," ungkapnya.
Meski BI menyebut cadangan devisa Indonesia masih berada dalam kategori aman, Josua mengingatkan dinamika global yang masih menjadi tantangan. Penerapan kebijakan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat mulai diperkirakan akan menekan kinerja ekspor Indonesia, sekaligus berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) pada paruh kedua 2025.
Penurunan tarif AS atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19% diharapkan mampu meredam sebagian dampak negatif dari potensi memanasnya kembali ketegangan dagang global (Trade War 2.0), mengingat AS adalah mitra dagang ekspor terbesar kedua Indonesia.
Dari sisi ekspor, lonjakan pengiriman barang pada semester pertama 2025 yang terjadi akibat aksi beli di muka (front-loading) menjelang pemberlakuan tarif baru, diperkirakan akan mengalami normalisasi pada paruh kedua tahun ini. Sementara itu, dari sisi impor, kebijakan tarif 0% terhadap produk asal AS serta komitmen bilateral untuk meningkatkan impor energi, produk pertanian, dan pesawat Boeing, diperkirakan akan mendorong pertumbuhan impor.
Di samping itu, pergeseran strategi perdagangan Tiongkok ke kawasan Afrika dan ASEAN turut menjaga pasokan ekspor global tetap tinggi, yang berkontribusi pada tekanan tambahan terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Kombinasi dari meningkatnya impor dan tekanan terhadap ekspor ini diperkirakan akan menurunkan kontribusi ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sejalan dengan itu, CAD Indonesia diproyeksikan melebar secara moderat menjadi sekitar 0,87% terhadap PDB pada tahun 2025, dari 0,61% terhadap PDB pada 2024," kata Josua.
Di sisi lain, prospek aliran masuk modal portofolio ke Indonesia tetap menjanjikan dan berpotensi memperkuat posisi cadangan devisa. Sejak awal tahun, pasar obligasi pemerintah mencatatkan aliran dana masuk bersih, didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang solid. Selain itu, kebijakan pemerintah dan BI yang pro-pertumbuhan turut menopang sentimen investor di pasar saham. Meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed juga diharapkan mendorong pergeseran sentimen global ke arah risk-on yang berpotensi menguntungkan pasar negara berkembang seperti Indonesia.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, kepala ekonom Bank Permata itu memperkirakan posisi cadangan devisa Indonesia akan berada pada kisaran US$153–US$157 miliar (Rp2.498–Rp2.562 triliun) hingga akhir 2025. (Ins/E-1)
EKONOM Bright Institute Awalil Rizky menyoroti keterbukaan informasi keuangan negara. Rilis APBN Kita sepanjang 2025 tidak lagi menyajikan posisi utang pemerintah secara bulanan.
Esensi dari pengelolaan utang bukan pada besarnya rasio, melainkan pada sejauh mana utang tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Sampai kuartal II 2025 atau per akhir Juni 2025, utang pemerintah mencapai Rp9.138,05 triliun. Angka itu setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Rencana pemerintah menambah utang sebesar Rp781,87 pada APBN 2026 mendatang dinilai sebagai penarikan utang terbesar yang dilakukan pemerintah pascapandemi covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved