Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SITUASI ekonomi global yang terguncang akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat, khususnya tarif dagang yang dipicu oleh Presiden Donald Trump, dinilai bukan lagi ranah teori ekonomi, melainkan sepenuhnya langkah politik.
Hal itu ditegaskan oleh Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini melalui keterangannya.
"Teori ekonomi sudah tidak berlaku. Sekarang yang menentukan arah ekonomi adalah politik," ujarnya, Kamis (10/4).
Menurut Didik, dalam sejarah pemikiran ekonomi, Adam Smith menempatkan pemerintah, individu, dan pasar dalam keseimbangan untuk menciptakan kesejahteraan. Namun, sistem itu kini terancam ambruk karena keputusan sepihak yang tidak lagi mempertimbangkan asas ekonomi.
"Seluruh tatanan ekonomi dan perdagangan dunia yang didasarkan pada asas dan hukum ekonomi sudah dengan sendirinya roboh dan ambruk karena politik," tutur dia.
Dampak langsung dari kebijakan tarif AS berpotensi menekan ekspor Indonesia ke negeri itu hingga 30%. Mengingat porsi ekspor ke AS mencapai sekitar 11-13% dari total ekspor Indonesia, penurunan ini bisa berimbas signifikan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, Didik mendorong pemerintah untuk merespons dengan strategi politik, bukan hanya ekonomi. Ia menyarankan pembentukan poros alternatif yang melibatkan ASEAN, Asia Timur, India, dan Amerika Latin sebagai mitra dagang baru.
"Kita tidak perlu masuk dalam kutub konfrontasi AS-Tiongkok. Justru perlu membentuk poros ketiga yang lebih strategis," jelas Didik.
Ia juga menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki karakter diplomasi yang menyerupai semangat Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika.
"Penampilan dan langkah politik, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan," tambah Didik.
Meski begitu, ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan makroekonomi dalam negeri.
"Menjaga inflasi, nilai tukar, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi tetap harus menjadi prioritas," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan hal yang sama. Dia menilai Kebijakan tarif resiprokal terhadap banyak negara dinilai tak memiliki dasar. Angka-angka yang keluar dalam penetapan tarif oleh Negeri Paman Sam juga disebut melampaui ilmu ekonomi.
"Itu is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ISEI di sini, mohon maaf, tidak berguna pak ilmunya hari-hari ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa (8/4).
Dia menambahkan, kebijakan tarif resiprokal AS seolah dibuat serampangan untuk menutup defisit perdagangan dengan negara-negara yang disasar oleh Trump.
"Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit, tidak ada ilmu ekonominya di situ," kata Sri Mulyani.
"Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Policy apa yang bisa kita lakukan segera dan bisa mengoreksi atau menggunakan opportunity harus bisa kita lakukan sekarang," lanjutnya.
Diketahui, AS mengenakan tarif sebesar 32% kepada Indonesia dalam kebijakan resiprokal yang dirilis pada Rabu (2/4) waktu setempat. Kebijakan itu bakal berlaku pada Rabu (9/4). Namun Trump kembali mengumumkan pemberlakuan tarif ditunda selama 90 hari, kecuali untuk Tiongkok yang justru diperbesar menjadi 125%. (E-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.
PEMERINTAH memastikan tak akan melakukan transfer data pribadi dengan Amerika Serikat dalam skema perjanjian maupun pertukaran data secara resmi antarkedua negara.
Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia dalam waktu dekat akan merampungkan Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade.
Secara struktural, kebijakan ini dapat membawa risiko terhadap penerimaan negara melalui dua jalur utama.
PELAKU industri Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mencapai kesepakatan positif dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Dalam kesepakatan tersebut, ekspor Indonesia ke AS dikenakan tarif sebesar 19%, sementara produk-produk asal AS mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia tanpa beban tarif.
Sejumlah produk komoditas strategis Indonesia tengah diupayakan agar dikenai tarif lebih rendah dari 19%, atau bahkan diharapkan bisa mendekati 0%, alias bebas pungutan.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terhadap masyarakat yang nyinyir atas hasil negosiasi kebijakan tarif impor AS-Indonesia.
Kebijakan tarif impor tembaga 50% yang diberlakukan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mengguncang kinerja smelter nasional.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan bahwa tarif impor yang dikenakan kepada Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) akan tetap sebesar 19%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved