Importir Minta Dilibatkan Koordinasi Pelarangan Truk Sumbu 3 saat Lebaran

BANYAKNYA dampak yang diakibatkan pelarangan truk sumbu 3 saat Lebaran terhadap para importir. Salah satunya adalah mengganggu ketersediaan stok bahan baku di pabrik. 

Wakil Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur, Medy Prakoso, mengatakan dampak yang ditimbulkan kebijakan pelarangan truk sumbu 3 saat Lebaran terhadap para importir itu sangat panjang. Selain akan menyebabkan terganggunya ketersediaan bahan baku di pabrik, tenaga kerjanya juga akan banyak yang menganggur. 

Baca juga : Induk Koperasi TKBM Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM Tenaga Pelabuhan

“Ketersedian bahan bakunya terhambat. Akibatnya, para pekerjanya juga kan terpaksa banyak yang menganggur karena nggak ada kerjaan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima (7/3).

Sementara, lanjutnya, jika mesin pabrik sudah start, itu tidak bisa berhenti lagi. Sebab, menurutnya, dibutuhkan biaya lebih besar lagi jika harus dihentikan dan menghidupkan mesinnya kembali. “Tapi ya itu, biaya listriknya kan jalan terus, air harus bayar, dan pajaknya juga harus tetap bayar. Jadi, dampak pelarangan itu terhadap kami para importir cukup luas,” katanya.

Menurutnya jika harus menggunakan truk sumbu 2, menurut Widy, biaya yang dikeluarkan para importir akan sangat besar. Belum lagi untuk biaya-biaya di pelabuhan seperti storage dan biaya gangguan di jalan. “Jadi, apalagi keuntungan yang bisa kita peroleh dari hasil kerja keras kita sebagai importir,” ungkapnya. 

Baca juga : Pencabutan Permen No KM 35 Tahun 2007 Dinilai Rugikan TKBM Pelabuhan

Dia juga menegaskan operasional para importir tidak bisa mengikuti jadwal libur yang ditetapkan pemerintah. Hal itu disebabkan para importir itu sudah memiliki jadwal yang direncanakan sejak lama untuk pembelian dan stok. Menurutnya, di importir itu ada yang namanya PPIC (Production Plan Inventory Control) dan FIFO (First In First Out) yang dibuat untuk merancang dan mengontrol semua proses produksi. 

“Jadi, importir itu sudah memiliki jadwal yang sudah direncanakan sekian lama. Kita ini sudah membuat rencana sendiri untuk pembelian dan stok, termasuk untuk memenuhi stok saat Lebaran dan Nataru. Jadi, kami tidak bisa mengikuti jadwal-jadwal pemerintah,” katanya. 

Artinya, lanjutnya, bagaimana pengadaan barang itu semua sudah disesuaikan dengan jadwal pengirimannya. Jadi, menurutnya, para importir itu  kalau mau produksi sudah menghitung kapan bahan baku itu dibutuhkan dan berapa besar kebutuhannya. “Kita semua ada takarannya, termasuk saat menyambut Lebaran nanti, Jadi, tidak bisa ujug-ujug kita hentikan pengiriman bahan bakunya hanya karena libur Lebaran,” tuturnya.

Baca juga : Koperasi TKBM Pelabuhan Gelar Rakornas, Bahas Pencabutan SKB 2011

Jadi, tegasnya, para importir itu memiliki jadwal-jadwal yang sudah tertata. Biasanya, menurutnya, dalam awal tahun atau bahkan akhir tahun para importir itu sudah membuat jadwal-jadwal pengiriman barangnya. “Nah, apalagi pabrik besar pasti punya jadwal-jadwal yang harusnya disesuaikan oleh para pemilik transporter. Artinya, mereka harus menyesuaikan dengan jadwal kami, sesuai dengan produksi kami, sesuai dengan stok kami, sesuai dengan supply dan demand kami,” tukasnya.

Dia menuturkan para importir sama sekali tidak bisa mengendalikan waktu yang harus disesuaikan dengan libur-libur Lebaran. Hal itu disebabkan para importir sudah membuat jadwal sendiri yang dilakukan jauh sebelum ditetapkannya jadwal pelarangan saat Lebaran. “Jadi, harus ada penataan dari Kementerian Perhubungan agar tidak menyulitkan bagi kami para importir,” tandasnya.
 
Dia mengatakan jika setengah hari saja importir tidak bekerja, itu akan sangat berdampak terhadap perekonomian. Dia mengutip apa yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa rumus ekonomi itu adalah consumer good, investasi, government extended ditambah dengan diferensial antara ekspor dan impor. “Artinya, lima variabel ini tetap akan dijaga, termasuk ekspor dan impor,” ujarnya.

Karenanya, dia berharap agar diajak juga untuk memberi masukan sebelum kebijakan pelarangan terhadap truk sumbu 3 itu diterapkan. “Diajak koordinasi lah paling tidak,” ucapnya. (M-3)