Bahlil: Setop Impor Solar Bikin Importir Sakit Gigi

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana penghentian impor solar secara bertahap membuat para importir ketar-ketir. Hal tersebut disampaikannya dalam Kuliah Umum bertajuk Strategi Swasembada Energi 2026: Hilirisasi, Transisi, dan Investasi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2).

Bahlil memaparkan, kebutuhan solar nasional setiap tahun mencapai 38–39 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, sebelumnya Indonesia masih mengimpor sekitar 15–16 juta kiloliter per tahun. 

Baca juga : RI Punya Kilang Minyak Terbesar, Bahlil Setop Impor Solar untuk SPBU Swasta

Namun, pemerintah terus mendorong kemandirian energi melalui peningkatan produksi dalam negeri serta program mandatori biodiesel, mulai dari B10, B20, B30, hingga B40. "Siapa yang sakit gigi? Importir. Itulah saya dihadirin terus ke media sosial itu," kata Bahlil.

Ia menyebutkan, pada 2025 impor solar ditekan hingga tidak lebih dari 5 juta kiloliter. Kebutuhan sisanya dipenuhi dari lifting dalam negeri, kapasitas kilang (refinery), serta tambahan dari program B40. 

Pada 2026, pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor solar jenis C48, seiring peningkatan kapasitas kilang Balikpapan sekitar 100 ribu barel per hari atau setara tambahan 3-4 juta kiloliter per tahun.

Baca juga : Bahlil Targetkan Mandatori Bioetanol E10 Berlaku Paling Lambat 2028

"Maka di 2026, tidak lagi kita melakukan impor solar C48. Informasi ini bagus bagi kita, tetapi enggak bagus bagi importir. Ini saya bicara tentang pendirian kedaulatan," kata politikus Partai Golkar itu.

"Bicara kedaulatan itu enggak boleh asing intervensi kita. Enggak boleh pada pusat, swasta mengintervensi kita. Itu bicara kedaulatan. Itu sebenarnya independensi negara," sambungnya.

Bahlil juga menegaskan dirinya tidak akan mundur terhadap tekanan pihak mana pun selama kebijakan tersebut demi kepentingan negara.

Meski demikian, ia mengakui tantangan masih ada pada komoditas bensin. Kebutuhan bensin nasional hampir sama dengan solar, yakni 39-40 juta kiloliter per tahun. Namun, kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 14-19 juta kiloliter, sehingga impor masih mencapai sekitar 25 juta kiloliter.

Menurut Bahlil, persoalan tersebut juga berkaitan dengan praktik lama yaitu produk berkualitas baik justru diekspor, sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari impor. Ia menegaskan kebijakan tersebut kini dihentikan demi memperkuat kemandirian energi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan lifting minyak serta mendorong kebijakan mandatori campuran energi. Ia mencontohkan, jika mandatori campuran dinaikkan 20 persen, impor bisa ditekan hingga sekitar 8 juta kiloliter. Dari posisi impor 25 juta kiloliter, tambahan kapasitas kilang sekitar 5 juta kiloliter serta penguatan mandatori akan memangkas impor secara signifikan.

Ia menegaskan tidak akan melayani lobi-lobi yang bertentangan dengan kepentingan negara. "Jangan lobi kepada saya tentang urusan negara. Jadi jangan gerakkan kita ke orang kita. Enggak merah putih. Mana lebih merah putih? Ayo kita duduk sini baru kita mampu," ujarnya.

Bahlil menekankan kebijakan swasembada energi adalah bentuk keberanian dan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan. "Jangan dinyali kita, bos. Saya datang dari Papua ke Jakarta itu melewati darat, laut, dan udara," pungkasnya.

Kuliah umum Media Indonesia turut didukung oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ExxonMobil, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), PetroChina International Jabung Ltd, Harbour Energy, PT Energi Mega Persada (EMP), PT Pertamina EP, dan Medcom.id. (I-2)