Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyentil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini mengkritisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan itu sejatinya merupakan amanat dari RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU HPP, sebelum disahkan menjadi UU ialah Dolfie Othniel Frederic Palit. Dia merupakan legislator dari Fraksi PDIP.
"Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" ujar Sara melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12).
Dia heran kebijakan itu justru dikritik dari pihak yang menyetujui. Menurut Sara, situasi itu justru jadi bahan pembicaraan di kalangan legislator.
"Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya," ucap Sara.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka 'Oneng', menyampaikan aspirasi terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Rieke berharap ada pembatalan, sehingga menjadi 'kado' tahun baru, dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kita beri dukungan penuh kepada presiden Prabowo, kita semua dan seluruh rakyat Indonesia menunggu kado tahun Baru 2025 dari Presiden Prabowo batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen," kata Rieke saat Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Kamis, 5 Desember 2024. (Fah/I-2)
Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
Amnesti dan abolisi diberikan dengan pertimbangan komprehensif, termasuk aspek kemanusiaan, rekonsiliasi nasional, dan kondisi teknis seperti overkapasitas lapas.
LANGKAH politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
THE Republic Institute merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur dan tingkat kepuasan publik atas kinerja DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved