Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyentil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini mengkritisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan itu sejatinya merupakan amanat dari RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU HPP, sebelum disahkan menjadi UU ialah Dolfie Othniel Frederic Palit. Dia merupakan legislator dari Fraksi PDIP.
"Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" ujar Sara melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12).
Dia heran kebijakan itu justru dikritik dari pihak yang menyetujui. Menurut Sara, situasi itu justru jadi bahan pembicaraan di kalangan legislator.
"Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya," ucap Sara.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka 'Oneng', menyampaikan aspirasi terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Rieke berharap ada pembatalan, sehingga menjadi 'kado' tahun baru, dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kita beri dukungan penuh kepada presiden Prabowo, kita semua dan seluruh rakyat Indonesia menunggu kado tahun Baru 2025 dari Presiden Prabowo batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen," kata Rieke saat Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Kamis, 5 Desember 2024. (Fah/I-2)
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
Salah satu poin krusial yang disoroti Azis adalah standarisasi dan transparansi dalam penanganan perkara.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong adanya keberanian politik untuk melakukan koreksi sistem terhadap mekanisme.
Sugiono membeberkan data lonjakan anggaran Pilkada yang sangat signifikan. Ia mencatat bahwa dana hibah APBD untuk Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa Mirwan MS telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Sorotan publik mulai tertuju pada Bupati Aceh Selatan Mirwan M S setelah ia menyatakan tidak sanggup menangani bencana yang terjadi di wilayahnya.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved