Kemenkeu Buka Suara Soal QRIS Kena Penaikan PPN 12 Persen

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak menanggapi soal transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang ikut kena penaikan PPN 12 persen.

Kemenkeu menyebut, QRIS merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran. Atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada para merchant terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

"Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru. Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti melalui keterangan yang diterima pada Sabtu (21/12).

Baca juga : Tarif PPN Jadi 12%, IKPI Minta Keseimbangan Iklim Pajak

Sebagai contoh, Dwi pun memberikan ilustrasi sebagai berikut :

Apabila ada masyarakat yang membeli TV pada Desember 2024 seharga Rp5.000.000, maka atas pembelian tersebut, terutang PPN sebesar Rp550.000, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh masyarakat adalah sebesar Rp5.550.000.

"Atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya. Artinya, jasa sistem pembayaran melalui QRIS bukan merupakan objek pajak baru," tegasnya.

Di samping itu, ia juga memaparkan bahwa biaya berlangganan platform digital seperti Netflix, Spotify, Youtube Premium, dan sebagainya merupakan objek pajak PPN PMSE sebagaimana diatur dalam PMK 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Selama ini, platform digital tersebut telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Artinya, atas biaya berlangganan platform digital bukan merupakan objek pajak baru," tandasnya. (Z-9)