Pertumbuhan Upah Rendah, Masyarakat Banyak Terjerat Pinjol

PENELITI Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian turut mengomentari kasus bunuh diri yang diakibatkan karena terlilit pinjaman online (pinjol). Eliza menilai, alasan masyarakat memilih pinjol bisa jadi memang karena semakin tergerusnya daya beli akibat pertumbuhan upah yang lebih rendah dibandingkan inflasi di samping biaya kebutuhan hidup terus bertambah. 

"Masyarakat kelas menengah terutama banyak yang mantab (makan tabungan), hal ini tercermin dari rata-rata simpanan rekening dengan nominal <100 juta yang terus menurun. Tahun 2019 itu rata-rata simpanannya Rp3 jutaan, tahun 2024 hanya menjadi Rp1,8 juta. pelemahan daya beli ini berimbas kepada pencarian sumber pembiayaan alternatif yang mudah, salah satunya pinjol," kata Eliza saat dihubungi, Selasa (17/12).

Pinjol, sambung Eliza, menjadi alternatif sumber pembiayaan masyarakat karena proses pencairannya yang dinilai lebih mudah yang berbeda jika masyarakat meminjam ke lembaga keuangan yang prosedurnya lebih rigid. 

Baca juga : Motif Dugaan Pinjol Pemicu Bunuh Diri Satu Keluarga di Ciputat Didalami Polisi

"Pinjol jadi jalan pintas, terlebih iklan-iklan di platform online ini gencar dengan ajakan persuasif yang menawarkan berbagai kemudahan dalam pencairan, sehingga membuat warga tergiur," ungkapnya.

Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, Eliza menyebut bahwa banyak masyarakat yang menggunakan menggunakan pinjol untuk memenuhi gaya hidupnya. "Gaya hidup konsumtif yang kerap berseliweran dipamerkan di media sosial mempengaruhi orang-orang yang melihat konten tersebut. Sehingga pinjol menjadi alternatif bagi mereka untuk bisa memenuhi gaya hidup tersebut demi validasi dari lingkungan," bebernya.

Maka dari itu, untuk mengatasi kasus serupa akibat terlilit pinjol, Eliza menegaskan bahwa dari sisi makro, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan strategi menjaga stabilitas harga pangan. Pasalnya, lebih dari separuh pengeluaran masyarakat dikeluarkan untuk belanja makanan.

"Kemudian (pemerintah) tidak mengeluarkan kebijakan yang membebani masyarakat seperti pengurangan subsidi, iuran-iuran yang kian memberatkan dan memotong disposable income masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja formal yang dapat memberikan upah yang sesuai standar UMR," pungkasnya. (Fal/M-3)