Dampak Universal Basic Income Dinilai Lampaui Bantuan Sosial

DAERAH yang memiliki dana APBD dan dana bagi hasil dari sumber daya alam (SDA) dalam jumlah yang sangat besar perlu mendorong eksperimen pelaksanaan universal basic income (UBI) atau pemberian hak dasar pendapatan warga.

Dengan mendorong eksperimen pelaksanaan UBI, dampaknya akan melebihi dari bantuan sosial dan program yang dikeluarkan dari Dana Alokasi khusus (DAK), baik dari pusat (APBN) maupun pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten maupun kota. 

Dalam hal ini, Bojonegoro yang sudah menerapkan pelaksanaan UBI yang dikenal Bojonegoro Klunting. "Dengan UBI seperti dengan program Bojonegoro Klunting, ada ruang fiskal, ada dana yang bisa langsung dirasakan bagi masyarakat, dan dana itu dibelanjakan untuk sepenuhnya dipercayakan kepada masyarakat yang menerima," ujar ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Centre Of Economic And Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Baca juga : Sendi Ingin Kelurahan dapat Dana dari APBN

"Dengan begitu, ada trust yang dibentuk. Nah itu mungkin bedanya dengan jaring pengaman sosial yang diciptakan pemerintah pusat maupun daerah di sejauh ini," imbuhnya.

Dia mencontohkan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat dengan UBI dari Bojonegoro Klunting. Makan bergizi gratis sebagai persiapan untuk memastikan sekolah memenuhi hak dari para murid mendapatkan gizi yang sama dinilai akan mengalami kerumitan yang luar biasa. 

Sedangkan, imbuh dia, bila diberikan ke masyarakat langsung seperti program Bojonegoro Klunting, akan lebih cepat eksekusinya dan keluarga yang menerima lebih tahu akan membelikan makanan atau kebutuhan yang diinginkan.

Baca juga : 20% Anggaran Pendidikan Harusnya Murni Diberikan pada Kemendikbud-Ristek

"Masyarakat penerima dari bansos, modelnya harus ada syaratnya dulu, harus ini (miskin) dan lain-lain," ucapnya. 

Dengan UBI (Bojonegoro Klunting), menurut dia, persepsinya bahwa ada ruang fiskal, ada dana yang bisa langsung dirasakan bagi masyarakat. Dana itu dibelanjakan sepenuhnya dipercayakan kepada masyarakat yang menerima. 

"Jadi ada trust yang dibentuk. Nah itu mungkin bedanya dengan jaring pengaman sosial yang diciptakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejauh ini," ujarnya. (Z-2)