Industri Tekstil Terkapar, Butuh Intervensi Pemerintah Secepatnya

EKONOM dari Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin, memperingatkan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas atau intervensi guna menyelamatkan industri tekstil dalam negeri yang tengah terpuruk. Ia menilai bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai gunung es. 

Dengan kata lain masih banyak kasus kebangkrutan perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen yang tidak diketahui publik. "Kebangkrutan Sritex, raksasa tekstil kebanggaan kita hanya merupakan ujung dari gunung es permasalahan serius industri manufaktur kita. Pemerintah harus intervensi secepat mungkin sebelum semakin terlambat," ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (25/10).

Pemerintah, lanjutnya, perlu melakukan pendekatan yang komperhensif kepada pelaku usaha dan menerapkan kebijakan yang out of the box atau diluar dari kebiasaan. Jika diperlukan, ungkap Wijayanto, insentif khusus bisa diberikan kepada pelaku usaha tekstil yang tengah terpuruk. Insentif itu baik dalam bentuk insentif fiskal maupun nonfiskal. 

Baca juga : Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Tanggapi PHK di Sritex

"Perlu ada terobosan kebijakan untuk menyelamatkan industri tekstil kita. Libatkan asosiasi dan pengusaha untuk mencari solusi yang inovatif," ujarnya.

Selain insentif, pemerintah perlu menekan biaya produksi dan membantu pengembangan pasar untuk menggairahkan usaha sektor tekstil dan garmen dalam negeri. Pemerintah melalui aparat juga diminta memberantas aksi premanisme yang mengganggu proses produksi dan distribusi barang tekstil.

"Yang terpenting soal premanisme yang cukup dominan diberbagai sektor industri manufaktur, perlu segera diakhiri," pungkasnya.

Wijayanto menuturkan jika pemerintah terus menerus membiarkan satu per satu perusahaan tekstil dan garmen gulung tukar, pertumbuhan ekonomi diyakini akan terhambat. Ini karena hilangnya sumber penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan sumber penerimaan pajak.

"Untuk membangkitkannya kembali perlu waktu lama sekitar 5-10 tahun, bahkan lebih. Tentu ekonomi kita akan terganggu. Jadi, sebaiknya intervensi dilakukan secepatnya oleh pemerintah," pungkasnya. (Z-2)