Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Kunci mencapai visi Indonesia menjadi negara maju di 2045 mesti diletakkan pada paradigma pembangunan di tiap daerah. Dengan begitu, visi tersebut tak hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Peranan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi krusial. Pasalnya, pelaku ekonomi di level daerah sejatinya merupakan aspek utama dari aktivitas perekonomian nasional.
Demikian disampaikan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Badri Munir Sukoco dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Tantangan Ekonomi Pemerintahan Baru, Rabu (9/10).
Dia menilai, kepala daerah, hingga ke level kepala desa merupakan kunci penting untuk mengerek level perekonomian nasional. Kepala daerah mesti memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat agar misi menjadi negara maju bisa terealisasi di 2045.
Baca juga : Pemerintah: Ekonomi Harus Tumbuh di Atas 6% untuk Capai Visi 2045
"Itu perlu didorong agar kepala daerah memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan ekonomi daerah. Indonesia belum punya spesifikasi khusus di tiap daerah. Ini menjadi tantangan bagi semua kepala daerah untuk mencapai itu," kata Badri.
Kepala daerah, lanjutnya, mesti diberikan kebebasan dalam bergerak dan berinovasi untuk mendorong perekonomian wilayahnya. Sayangnya hal itu tampak belum dilakukan kendati telah disediakan payung hukum melalui otonomi daerah.
Pada 2023, misalnya, hanya ada dua provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi, yakni Jakarta dan Kalimantan Timur. Itu menandakan kepala daerah di wilayah lain tak banyak berinovasi mengembangkan perekonomiannya.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5% karena Masalah Struktural di Era Jokowi
Salah satu cara yang mudah untuk dilakukan agar daerah bisa meningkatkan perekonomiannya ialah menemukan kekhususan yang dimiliki. Tiap wilayah perlu memiliki sektor ekonomi unggulan agar perekonomiannya dapat bertumbuh dan bertransformasi.
"Daerah ini adalah pelaku utama transformasi ekonomi Indonesia. Desa menjadi yang paling penting. Karenanya, klasterisasi, benchmarking, dan adaptasi best practices dari Desa Mandiri di Indonesia dan dunia, per sektor ekonomi unggulan perlu dilakukan," terang Badri.
Bahkan dia menyarankan agar gelontoran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) hanya diberikan kepada daerah yang mampu melakukan transformasi ekonomi. Itu bertujuan agar pemerintah daerah bisa terpantik untuk berinovasi.
Baca juga : Pemerintah Dorong Pengembangan Usaha Mikro dalam 10 Tahun Terakhir
"DAU DAK tidak diberikan kalau tidak ada proposal yang jelas terkait transformasi khusus. Jadi kalau tidak jelas tidak diberikan. Karena memang pertumbuhan ekonomi nasional ini bukan semata tanggung jawab dari pemerintah pusat saja," kata Badri.
"Ini mesti didorong supaya visi 2045 ini jadi ambisi kolektif, bukan hanya yang di Jakarta saja," lanjutnya.
Adapun pada 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun. Itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp192,2 triliun; DAU Rp446,6 triliun; DAK Rp185,2 triliun.
Baca juga : Ini Penyebab Tingginya Korupsi di Tingkat Pemda
Kemudian Dana Otonomi Khusus Rp17,5 triliun; Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp1,2 triliun; Dana Desa Rp71 triliun; dan Dana Insentif Fiskal Rp6 triliun.
"APBN 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat berkelanjutan, optimis," kata Anggota DPR terpilih partai NasDem Fauzi H Amro.
"Namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional dan penguatan well being," tandasnya. (Z-11)
Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan dana pemerintah daerah dipakai untuk pembinaan sepak bola di usia dini.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
UNTUK meringankan beban korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jabar, Pemkab Tangerang mengirimkan bantuan logistik dan relawan ke daerah tersebut, Sabtu (26/11/2022)
PT Air Mas Perkasa sebagai penyedia produk IT di ekatalog, memberikan seminar edukasi dan update produk IT terbaru di Cirebon.
KEBAKARAN yang terjadi TPA Rawa Kucing, Tangerang, pada Jumat (20/10) lalu perlu menjadi perhatian dari setiap pemerintah pusat maupun daerah
Setiap daerah memiliki peluang ekonomi yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu memahami kondisi, kebutuhan, serta potensi di wilayahnya.
Potensi alam yang dimiliki belum optimal diberdayagunakan dalam mendukung pemerataan ekonomi masyarakat.
MEMASUKI usia ke-79 setelah merdeka, ada banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia.
Dari daur ulang hingga kopi, pelaku kreatif di pinggiran Jakarta mengubah keterbatasan menjadi harapan. Inilah wajah baru ekonomi kreatif dari akar rumput.
Berbagai kajian menyimpulkan peran industri kreatif cukup vital sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan efeknya pada perekonomian negara.
Sektor UMKM di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp9.580 triliun dan menyerap 97% tenaga kerja.
Kepala BPOM Taruna Ikrar memprediksi nilai ekonomi dari industri farmasi berpotensi akan terus meningkat hingga dua kali lipat mencapai Rp300 triliun-Rp400 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved