Pemerintahan Jokowi Diminta Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendukung langkah pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi.

"Kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau masyarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," ujar Mulyanto di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Menurut Mulyanto, data mutakhir menunjukan terjadi penurunan jumlah kelas menengah yang ditandai dengan anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal.

Perbandingan data tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukan grafik terbalik. Periode 2014-2019 angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap sektor formal.

Sementara di periode 2019-2024 jumlahnya berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya.

“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyarankan pemerintahan Jokowi fokus menuntaskan sisa program yang sudah berjalan. "Tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah," pungkas Mulyanto. (Bob/P-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing