Lebih dari 222 Ribu Kendaraan di Aceh Nikmati BBM Bersubsidi

PERTAMINA Patra Niaga mencatat total kendaraan di Aceh pengguna BBM bersubsidi mencapai 222.188 unit sampai dengan Februari 2025. Jumlah itu berdasarkan data program Subsidi Tepat Sasaran yang diimplementasikan dengan sistem barcode.

Adapun jumlah kendaraan tersebut terdiri dari sebanyak 150.413 unit kendaraan pengguna Pertalite dan sebanyak 71.775 unit kendaraan pengguna Biosolar. Pertalite dan Biosolar merupakan dua dari tiga jenis bahan bakar yang disubsidi pemerintah.

Susanto August Satria, Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Jumat (14/2), di Medan, mengatakan banyaknya jumlah kendaraan pengguna BBM bersubsidi yang sudah tercatat secara resmi itu berkat lancarnya implementasi program Subsidi Tepat Sasaran di Aceh. "Hingga saat ini, pelaksanaan program Subsidi Tepat Sasaran di provinsi Aceh masih berjalan dengan lancar," ujarnya.

Baca juga : Bahlil akan Tertibkan Distribusi Solar Subsidi, Golkar: Untuk Kepentingan Rakyat

Dia mengatakan pihaknya tidak menemukan kendala yang berarti  dalam implementasi program Subsidi Tepat Sasaran di Aceh. Bahkan Aceh termasuk provinsi yang paling awal mengimplementasikan program tersebut.

Pertamina Partra Niaga menginisiasi Program Subsidi Tepat Sasaran dengan harapan BBM bersubsidi dapat disalurkan dengan lebih tepat kepada masyarakat yang berhak. Seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran BBM yang menjadi dasar kebijakan subsidi BBM di Indonesia.

Pertamina Patra Niaga tercatat mengimplementasikan program ini secara bertahap sejak 1 Juli 2022. Di Aceh, program tersebut diimplementasikan mulai 22 Juli 2022.

Baca juga : Menteri ESDM Pastikan Gas 3 Kg Tak Terdampak Pengaturan Subsidi BBM

Cara kerja program ini mencakup pendaftaran kendaraan melalui website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina. Setelah itu dilakukan verifikasi data untuk ditentukan kelayakan pengguna. Kendaraan yang sudah terdaftar akan mendapatkan QR Code yang digunakan setiap kali akan mengisi BBM bersubsidi di SPBU.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau Mualem, menyatakan keinginan untuk menghapus penggunaan sistem barcode (QR code) dalam pembelian BBM bersubsidi di wilayahnya. Hal dia nyatakan seusai dirinya dilantik menjadi Gubernur pada 12 Februari 2025.

Mualem menilai penggunaan barcode selama ini telah memberatkan rakyatnya. Jika penggunaan barcode dihapus, kesejahteraan rakyatnya dapat ditingkatkan.

Satria mengatakan, pihaknya menghormati pernyataan Mualem dan berjanji akan mengomunikasikannya kepada instansi regulator pemerintah pusat. Namun untuk saat ini dipastikannya penggunaan barcode masih tetap diterapkan di Aceh dan berlaku secara nasional.

Dia menekankan, penggunaan barcode dalam pembelian Pertalite dan Biosolar merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik. Mekanisme itu diterapkan agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah dengan rinci siapa saja pengguna BBM Bersubsidi dari waktu ke waktu. (S-1)