Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo sempat jengkel terkait adanya impor pipa di Indonesia. Pasalnya, pipa yang diimpor tersebut ternyata bisa diproduksi oleh pabrik di dalam negeri.
Baca juga : Ini 5 Isu Strategis Perundingan IEU CEPA yang Ditargetkan Kelar Akhir 2023
Kekesalan Presiden bukan tanpa alasan. Sebab, impor untuk komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) yang mengacu pada pipa untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih besar daripada ekspor.
Berdasarkan data yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firdaus Manti, impor pipa pada 2018 sebesar 198.793 ton dan ekspornya 99.054 ton.
Pada 2019 impornya 188.999 ton dan ekspornya 109.973 ton. Kemudian 2020, impor OCTG tercatat 133.001 ton dan ekspornya 102.492 ton. Lalu, 2021 impornya sebesar 104.883 dan ekspornya 56.306 ton.
Baca juga : Presiden: Belanja Produk Lokal Sudah Rp400 Triliun
Sedangkan pada 2022 impornya tercatat 102.984 ton dan ekspornya 41.657 ton. Kemudian 2023 impornya 201.731 ton dan ekspornya 70.201 ton.
"Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar," kata Firdaus dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 lewat keterangan yang diterima, Jumat (15/8).
Sebelumnya, Jokowi menitipkan pesan agar pengawasan impor pipa diperketat, khususnya dalam afirmasi pembelian produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca juga : Presiden: Sedih Saya, Belinya Barang Impor Semuanya!
"5 tahun lalu, saya jengkel betul, sudah perintah kepada BUMN untuk beli pipa. 'Gak ada spek dalam negeri, Pak. Nomornya ini Pak, ukurannya ini terpaksa kita harus impor'," kenang Jokowi tanpa menyebut BUMN yang dimaksudkan.
Faktanya, Jokowi mendapati pabrik pipa di Indonesia sudah mumpuni memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Bahkan, pabrik itu mengekspor produk untuk negara-negara lain, seperti AS, Jepang, dan beberapa negara lainnya di Eropa.
"Yang orang sana beli produk pipa kita, kita malah beli impor. Ini kan sekali lagi kita ini orang-orang pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," jelasnya.
Jokowi berpesan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta segenap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mengawasi afirmasi belanja produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. (M-4)
INDONESIA memiliki pabrik pipa seamless perdana dan satu-satunya di Asia Tenggara, yang diresmikan pada Kamis (6/11).
INDUSTRI pipa baja seamless (pipa baja tanpa sambungan) nasional sejatinya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perkembangan teknologi pipa disambut baik dalam rangka terealisasinya percepata target air minum dan sanitasi yang aman
Upaya mewujudkan target pemenuhan layanan air bersih perlu mempertimbangkan aspek pembiayaan dan investasi yang tidak murah.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) siap melakukan penggantian pipa bawah laut di jalur krusial produksi.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved