Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut belanja produk-produk lokal oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN sudah mencapai Rp400 triliun.
Jumlah itu sudah mencapai target yang ditetapkan kepala negara yakni 40% dari potensi belanja tahun ini yang secara total mencapai Rp1.071,4 triliun.
"Realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun. Ini sudah lebih dari target," ujar Jokowi pada Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS di Gedung BI, Jakarta, Senin (29/8).
Baca juga: Kementerian Kesehatan Kawal Tiga Program Tingkatkan Belanja Produk Lokal
Meski sudah melampaui ketetapan, Presiden ingin belanja barang dan jasa dari dalam negeri terus ditingkatkan. Pasalnya, pemerintah sudah mengantongi komitmen dari seluruh kementerian/lembaga, pemda dan BUMN senilai Rp800 triliun.
"Kalau bisa masuk Rp800 triliun dan betul-betul produknya itu dalam negeri, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah akan kelihatan," tuturnya.
Jokowi kembali menegaskan jangan sampai APBN dan APBD yang dikumpulkan dari uang rakyat digunakan untuk membeli produk-produk asing.
"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan pemerintah baik dari pajak, PNBP masuk jadi APBN dan APBD kemudian buat belanja produk impor," pungkasnya.(OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved