Presiden: Sedih Saya, Belinya Barang Impor Semuanya!

PRESIDEN Joko Widodo mendorong pemerintah daerah, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan seluruh kementerian menggunakan produk dalam negeri. Presiden prihatin dengan kebiasaan instansi pemerintah yang terus mengimpor pengadaan barang.

"Begitu saya lihat pengadaan barang dan jasa. Detail, kalau makro saja enggak bisa, target kita pasti lari ke mana-mana. Sekarang makro dilihat mikronya, dikejar. Sedih saya belinya barang-barang impor semuanya," ujar Presiden saat memberi pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Provinsi Bali, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Diumumkan

Acara itu dihadiri kepala daerah, para menteri dan pimpinan lembaga negara. Presiden mendesak agar target 40% belanja barang, berasal dari produk buatan dalam negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Negara  menjelaskan, alokasi pengadaan barang dan jasa yang berasal dari modal pemerintah pusat sebesar Rp526 trilliun. Modal dari daerah sebesar Rp535 triliun, lalu modal belanja BUMN Rp420 triliun. 

"Ini duit gede banget, besar sekali enggak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan kita enggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40% saja bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,5-1,71%. Yang BUMN 0,4%," ujar presiden.

Jokowi juga prihatin alat-alat pertanian seperti traktor yang bahkan bukan teknologi tinggi diimpor dari luar negeri. Hal itu terjadi di Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Baca juga: Balad Jokowi Sambut Baik Pencopotan Emanuel dari Jabatan Komisaris

"Kayak begitu bukan hi tech saja impor, jengkel saya. Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alsintan (alat dan mesin pertanian), saya lihat. Enggak boleh Pak Menteri, enggak boleh," cetusnya.

Jokowi juga menyinggung pembelian pensil, kertas, bahkan pulpen, yang harus impor. Ia meminta seluruh jajarannya bekerja dengan detail dan meminta impor barang-barang yang bisa dibuat di dalam negeri dihentikan. (Ind/A-3)