Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Diumumkan

SETELAH hampir empat bulan melakukan penyidikan, Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat pada Peristiwa Paniai 2014. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut sudah ada 61 orang yang diperiksa dalam penyidikan tersebut.

Dari angka itu, sebanyak enam orang merupakan ahli yang terdiri dari ahli forensik pengambil visum korban dari RSUD Paniai, ahli balistik pengujian senjata api, ahli hukum humaniter, ahli HAM yang berat, ahli legal forensik, dan ahli hukum militer.

Sementara itu, 55 orang lainnya adalah saksi dari unsur sipil, TNI, kepolisian, dan tim investigasi bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Saksi dari unsur TNI menjadi yang paling banyak diperiksa, yakni 24 orang. Adapun unsur sipil dan Polri masing-masing delapan dan 17 saksi.

"Berdasarkan hasil ekspose yang telah dilakukan pada minggu ini, tim jaksa penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung akan segera menentukan tersangka pada awal bulan April 2022," kata Ketut melalui keterangan tertulis, Jumat (25/3).

Penyidikan Peristiwa Paniai dimulai sejak 3 Desember 2021 melalui Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung Nomor: Prin-79/A/JA/12/2021 dan Nomor: Prin-19/A/Fh.1/03/2022 tertanggal 4 Februari 2022.

Fokus penyidikan yang dilakukan jajaran Direktorat Pelanggaran HAM Berat adalah Pasal 42 Ayat (1) jo Pasal 9 huruf a, h, jo Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Beleid tersebut menjelaskan tentang pertanggungjawaban komando.

Sebelumnya, JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah meminta semua pihak untuk proses penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (23/3). "Tim penyidik kasus ham berat paniai masih terus bekerja dalam membuat terang kasus Paniai. Kami minta semua pihak untuk dapat mendukung kejaksaan dalam penegakan hukum yang berkualitas dan humanis," pungkasnya. (OL-12)