Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta penyusunan rancangan APBN tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
"Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program
Presiden terpilih," kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembuka pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2024).
Rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju itu membahas rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan empat poin dalam RAPBN Tahun 2025. Selain mengakomodasi program Presiden terpilih, Presiden mengingatkan bahwa penyusunan RAPBN 2025 harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan naiknya harga minyak.
"Yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan
memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas kepada krisis pangan, harga minyak yang naik," kata Presiden.
Poin ketiga, Presiden meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.
Kemudian, Presiden juga menggarisbawahi tentang kebijakan yang memberikan kemudahan investasi, serta produk-produk yang berkaitan dengan ekspor.
Poin keempat, Presiden meminta agar APBN 2025 dapat fokus terhadap program Presiden terpilih.
"Yang keempat alangkah baiknya apabila dalam hal APBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan," kata Presiden.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden Jokowi tampak duduk di tengah, kemudian diapit oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo
Subianto yang juga Presiden terpilih di sisi kanannya, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sisi kanan. (Ant/P-3)
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Polda Metro Jaya untuk segera menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi demi kepastian hukum dan tak berlarut-larut
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Megawati juga mendorong seluruh kader dalam Bimtek PDIP untuk memberi dukungan terhadap pemerintah, selama kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran juga menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo, proses penegakkan hukum harus berjalan
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved