Masih Simpang Siur, Para Menteri Jokowi tak Kompak soal Pembatasan BBM Subsidi

PARA menteri kabinet dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap tak kompak perihal pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Kepala Negara menertibkan koordinasi dan komunikasi para menteri agar tidak ada perbedaan pernyataan terkait kebijakan yang sama.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan untuk mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang. Namun, dua menteri lainnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan belum ada kepastian soal pembatasan pembelian pertalite dan solar.

"Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai tidak terlihat kompak," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (12/7).

Baca juga : 17 Agustus 2024, Pemerintah Rilis BBM Jenis Baru Bioetanol

Mulyanto menuturkan dengan adanya wacana pembatasan distribusi BBM yang simpang siur, dikhawatirkan hal tersebut akan membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan. Wakil ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu meminta pemerintah untuk membuat rumusan kriteria yang jelas perihal kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM subsidi ini.

"Hal ini agar tidak ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi," ucapnya.

Belum Ada Keputusan Solid

Dihubungi terpisah, direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai dengan adanya pernyataan menteri-menteri yang simpang siur soal pembatasan pembelian BBM subsidi menandakan belum ada keputusan yang solid.

Baca juga : Kementerian BUMN Masih Menunggu Penugasan Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024

"Mungkin masih dikaji dampak dan konsekuensi serta ongkos politiknya, sehingga belum ada keputusan yang pasti," bilangnya.

Di satu sisi, Fabby berpandangan pembatasan distribusi BBM menjadi pilihan yang realistis ketimbang menaikan harga pertalite atau solar. Asal pengendalian penjualan BBM tertuju pada kepada kelompok sasaran yang layak menerima subsidi.

"BBM bersubsidi sewajarnya untuk masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan pemerintah, misalnya BBM untuk angkutan umum, bukan kendaraan pribadi," katanya.

Baca juga : Ini Penyebab Program Bioetanol yang Diluncurkan Jokowi Masih Mandek

Kewajiban Bioetanol

Fabby juga angkat bicara perihal rencana pemerintah yang akan merilis BBM jenis baru yakni kandungan rendah sulfur dalam minyak solar dengan menggunakan bahan bakar nabati bioetanol pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, sesuai dengan peraturan menteri (permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), BBM yang dijual di Indonesia seharusnya minimal berstandar Euro IV sejak 2018 lalu. Namun nyatanya, lebih dari 90% BBM yang beredar standarnya Euro II, dengan kandungan sulfur yang tinggi.

"Jadi, BBM dengan kualitas yang lebih tinggi dengan kadar sulfur rendah sudah jadi kewajiban negara dan tidak boleh ditunda-tunda," terangnya.

Fabby juga menuturkan belum ada kepastian dengan penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro IV dapat cepat menggantikan pertalite, mengingat BBM tersebut Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang harganya diatur pemerintah.

"Apakah hal itu bisa menggantikan pertalite sepenuhnya di tahun depan, sampai hari ini belum jelas," pungkasnya. (Ins/Z-7)