Ini Penyebab Program Bioetanol yang Diluncurkan Jokowi Masih Mandek

ANGGOTA Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan, program bioetanol yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada November 2022 lalu belum berjalan optimal sampai saat ini.

Bioetanol merupakan campuran etanol berbasis tebu untuk bahan bakar minyak (BBM) berjenis bensin. Saleh menuturkan penyebab mandeknya program tersebut karena tidak adanya konsistensi dalam memproduksi etanol dari bahan baku tebu.

"Program ini pernah dilakukan uji coba, tapi tidak jalan. Memang konsistensi itu penting. Keluhannya itu karena pasokan (tebu) itu tidak berlanjut dan ada kompetisi dengan gula," ujarnya dalam Workshop Media di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/5).

Baca juga : Pepaya Jadi Bahan Bakar di Masa Depan

Pemerintah telah melakukan uji coba program bioetanol di lahan milik PT Perkebunan Nusantara atau PTPN di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Saleh menuturkan pasokan bioetanol saat ini mencapai 40 ribu kiloliter (KL) untuk pengimplementasian tahap awal di Jatim.

Dilansir laman resmi Kementerian ESDM, di 2021, Tim Studi Bioetanol Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan kajian pencampuran etanol 5% ke dalam bahan bakar minyak (BBM) pertalite, sehingga kualitas nilai oktan (RON) meningkat setara Pertamax.

Saleh pun mendorong agar Kementerian ESDM dan PTPN mulai konsisten menjalankan program bioetanol.

Baca juga : Pertamina bakal Hapus Pertalite di 2024

"Mudahan-mudahan ini segera kita terapkan pengembangan bioetanol dalam tingkat campuran berapa pun, mau dicoba di mana pun, pokoknya dimulai sekarang," tegasnya.

Bahkan, sambung Saleh, jika stok tebu yang menjadi bahan dasar pembuatan bioetanol tidak mampu dipenuhi dalam negeri, bisa mengambil opsi impor.

"Saat ini berapa pun kandungan yang dimasukkan ke bensin, mau 2-5% itu tidak masalah. Kalau dalam negeri tidak cukup, ya bisa impor yang mengandung bioetanol. Impor ini dalam jangka waktu tertentu hingga dalam negeri siap," pungkasnya. (Z-5)