Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pertamina (Persero) berencana menghapus penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite di tahun depan. Perseroan itu akan mengeluarkan produk-produk BBM terbaru yang lebih ramah lingkungan yakni BBM bioetanol, atau bahan bakar alternatif yang dicampur dengan energi bersumber dari nabati.
Tahun ini, Pertamina telah meluncurkan produk Pertamax Green 95 merupakan bBM hasil percampuran Pertamax dengan etanol sebesar 5% (E5). Pada 2024, perusahaan pelat merah itu akan mengeluarkan produk baru BBM lagi, yakni BBM Pertamax Green 92. Percampuran BBM pertalite dengan etanol sebanyak 7% (E7). Selain dua produk tersebut, Pertamina masih akan menjual BBM jenis pertamax turbo di tahun depan.
"Di 2024, kami akan mengeluarkan yang kita sebut Pertamax Green 92. Sebetulnya itu pertalite kita campur dengan etanol. Nilai oktan (RON) naik dari 90 ke 92," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).
Baca juga : Pepaya Jadi Bahan Bakar di Masa Depan
Ia menerangkan kemunculan produk-produk energi terbaru itu sebagai upaya untuk meneruskan Program Langit Biru (PLB) Pertamina untuk menghadirkan BBM yang berkualitas dan ramah lingkungan. Serta, mengikuti mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan kendaraan yang diproduksi tidak boleh menggunakan bensin RON di bawah 91.
"Jadi, rencana kami ini sudah sangat pas, dari aspek lingkungan dan kedua mandatori pemakaian bioetanol," kata Nicke.
Isu penghapusan pemakaian pertalite sempat dikemukakan oleh KLHK yang mengimbau masyarakat untuk menghentikan penggunaan pertalite guna mengurangi polusi udara di Jakarta, lantaram BBM dengan RON 90 itu dianggap tak ramah lingkungan.
Baca juga : Pertamina Upayakan Kuota BBM Pertalite Tak Jebol di Tahun Ini
Namun demikian, wacana itu mendapat pertentangan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurutnya, secara keekonomian semakin tinggi RON BBM, akan semakin mahal harga jualnya.
"Pemerintah jangan sekedar menggeser penggunaan BBM ke arah yang beroktan tinggi, namun membebankan harga energi yang tinggi tersebut kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah untuk cermat membuat perhitungan besaran subsidi yang diperlukan untuk menjalankan program ini.
Baca juga : Bensin Nabati Pertamax Green 95 Resmi Dijual di Jakarta dan Surabaya
"Kalau pemerintah punya uang, maka sebaiknya harga pertamax disubsidi agar harga jualnya setara dengan harga pertalite eksisting," tutupnya. (Ins/Z-7)
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Sementara kapal-kapal milik Pertamina sebagian besar telah berusia tua dan dinilai tidak efisien karena berisiko tinggi mengalami kerusakan dan kecelakaan.
Komaidi menambahkan dengan proses lebih sederhana, maka segala urusan berkaitan pengadaan atau distribusi BBM dan elpiji bisa dipenuhi lebih cepat.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut akan memberikan dampak ganda, baik dari sisi pengurangan impor bahan bakar maupun penurunan emisi gas rumah kaca.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
Pemerintah segera mempersyaratkan kandungan bioetanol 10% ke dalam bensin. Ini menjadi tantangan PT Energi Agro Nusantara (Enero) sebagai produsen bioetanol.
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui mandatori campuran etanol sebesar 10% (E10).
Pengembangan bioetanol akan berperan penting mengurangi impor sehingga bisa menolong neraca perdagangan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar Dewi Yustisiana menilai penguatan kerja sama antara Indonesia dan Brasil memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi nasional. Menurutnya
KETUA Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendukung penuh terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat implementasi program bioetanol E10 sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved