Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar Dewi Yustisiana menilai penguatan kerja sama antara Indonesia dan Brasil memiliki nilai strategis bagi ketahanan energi nasional. Menurutnya, kerja sama Indonesia–Brasil bukan hanya simbol diplomasi, tetapi langkah nyata memperkuat energi bersih dan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Dewi menegaskan, ruang lingkup kerja sama yang mencakup migas, energi baru terbarukan, efisiensi energi, hingga pengembangan SDM harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret berbasis kebutuhan nasional. Ia menilai bioenergi menjadi sektor yang paling cepat memberikan hasil nyata.
Sebagai informasi, Brasil adalah produsen etanol terbesar kedua di dunia dan sukses menerapkan mandatori bioetanol seperti E30 hingga E100 di berbagai wilayah. Dewi menilai Indonesia dapat mengadopsi pengalaman tersebut untuk memperkuat program BBM campuran etanol E10 yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Alih teknologi dari Brasil akan membantu kita menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan dengan dampak ekonomi langsung bagi petani dan masyarakat,” jelasnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/10).
Menurut Dewi, implementasi bioetanol juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor energi hijau, mulai dari budidaya bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga distribusi. Selain itu, petani akan menjadi aktor utama dalam rantai pasok etanol karena pemanfaatan komoditas seperti tebu, jagung, dan singkong yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sentra pertanian.
"Kalau ekosistemnya terbangun, program ini akan menggerakkan ekonomi pedesaan dan memperkuat ketahanan pangan-energi kita sekaligus,” tambahnya.
Selain itu, sejumlah provinsi memiliki potensi besar sebagai basis produksi etanol nasional. Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan menjadi sentra utama tebu, sementara Sulawesi Selatan, NTB, dan Sulawesi Tenggara mulai berkembang sebagai pusat produksi baru di kawasan timur.
Di sisi lain, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, serta Papua memiliki peluang kuat untuk pengembangan jagung dan singkong sebagai bahan baku energi terbarukan di masa mendatang.
Menurutnya, Komisi XII DPR RI akan mengawal ketat realisasi kerja sama ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. “Kita ingin hasil konkret: energi bersih yang terjangkau, nilai tambah di dalam negeri, peningkatan pendapatan petani, dan lapangan kerja baru. Jika dieksekusi dengan tepat, ini momentum lompatan besar menuju kemandirian energi nasional,” pungkasnya. (H-3)
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
Pemerintah segera mempersyaratkan kandungan bioetanol 10% ke dalam bensin. Ini menjadi tantangan PT Energi Agro Nusantara (Enero) sebagai produsen bioetanol.
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui mandatori campuran etanol sebesar 10% (E10).
Pengembangan bioetanol akan berperan penting mengurangi impor sehingga bisa menolong neraca perdagangan.
KETUA Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendukung penuh terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat implementasi program bioetanol E10 sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan integrasi energi terbarukan yang bersifat fluktuatif, keamanan pasokan listrik menjadi elemen krusial.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
RDMP belum dapat disebut sebagai instrumen swasembada energi. Pasalnya, sebagian besar bahan baku yang diolah di kilang tersebut masih berasal dari minyak mentah impor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved