Kementerian BUMN Masih Menunggu Penugasan Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024

MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan masih menunggu penugasan. Sebab kementerian BUMN bukan kementerian yang membuat kebijakan, melainkan korporasi.

"Tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya. Tadi saya sampaikan, jangan sampai salah persepsi, kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam (10/7/2024).

Baca juga : Pembatasan BBM Subsidi Menambah Beban Kelas Menengah

Sehingga soal kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi akan berlaku kapan, dan di mana, Erick masih tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kita menunggu saja ya. Saya rasa koordinasi dan diskusi antar kementerian masih berjalan," kata Erick.

Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu, dimana revisi Perpresnya belum juga turun.

Baca juga : Menteri ESDM Ungkap Ada Usulan Harga Pertalite Naik

"Saya tidak tahu. Saya tidak bisa komen karena saya belum tahu. Saya belum bisa komen karena saya belum tahu dalam arti 17 Agustus, atau Januari tahun depan, November, atau Desember, saya tidak tahu, kita tunggu saja," kata Erick.

Dia juga mengatakan pasti akan ada perhitungan fiskalnya, sebagai kompensasi dari dibatasinya subsidi BBM.

"Oh iya pasti ada, subsidi, kompensasi, tentu kita harus prediksi," kata Erick.

Baca juga : Pertamina bakal Hapus Pertalite di 2024

Sebelumnya di hari yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku akan mendiskusikan lagi wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Sejauh ini wacana tersebut belum diputuskan.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (diputuskan)," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7).

Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Baca juga : Erick Thohir: Pertalite dan Solar Tetap Disubsidi

Ia menuturkan, hal tersebut masih akan didiskusikan bersama Presiden Jokowi.

"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapat-koordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu muncul ketika Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Maka dari itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran.

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil.

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut. (Try/Z-7)