Pembatasan BBM Subsidi Menambah Beban Kelas Menengah

RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.

Direktur kebijakan publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan kelompok menengah yang mengandalkan pertalite sebagai sumber bahan bakar utama, akan merasakan peningkatan biaya hidup jika akses terhadap BBM subsidi dibatasi. Hal ini diperparah dengan pendapatan atau upah masyarakat yang tidak meningkat.

"Beban kelas menengah semakin bertambah Pembatasan pertalite menyebabkan alokasi anggaran rumah tangga menjadi lebih ketat," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (10/7).

Baca juga : Menteri ESDM Ungkap Ada Usulan Harga Pertalite Naik

Dia menegaskan implementasi pembatasan BBM subsidi berdampak signifikan terhadap kelompok menengah yang mungkin sudah mengalami kesulitan ekonomi karena mereka berada diluar skema perlindungan sosial. Padahal disisi lain, kelompok ini adalah adalah kontributor pajak paling besar untuk Indonesia dengan perkiraan kelas menengah memiliki kontribusi sekitar 43% dari total konsumsi rumah tangga.

"Kelompok menengah posisinya semakin terhimpit. Bayar pajak lebih banyak, tapi subsidi yang mereka terima terbatas. Sementara, orang-orang super kaya diberi subsidi atau insentif gila-gilaan," terang Media.

Menurutnya, penting adanya insentif khusus pada kelas menengah agar mereka tidak masuk ke kelompok miskin. Misalnya, pemerintah bisa memperbanyak subsidi kesehatan atau mengakselerasi program rumah susun bersubsidi untuk kelas menengah. Subsidi juga bisa diberikan dalam bentuk diskon dan dukungan untuk transportasi umum seperti bus, kereta rel listrik (KRL) atau angkot.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan Harga Pertalite dan Solar tidak Berubah

Dihubungi terpisah, ekonom dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah untuk memastikan agar pembelian subsidi BBM betul-betul diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Bukan orang kaya yang terus menikmati pertalite.

"Pengaturan ini selain bersifat teknis, juga harus memastikan unsur keadilan ketika dijalankan pembatasan," kata dia.

Di satu sisi, Rendy menyebut jika pemerintah belum mampu memberikan stimulus bagi kelompok menengah yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial, pemerintah perlu menahan harga BBM subsidi. Hal ini untuk menekan daya beli kelompok ini dan laju inflasi.

"Jika pemerintah menaikkan harga pertalite, maka efek yang ditularkan itu ke harga barang. Potensi kenaikan inflasi muncul ketika harga barang melonjak," tuturnya. (Ins/Z-7)