Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian berpandangan masyarakat dirugikan dengan langkah pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak secara tepat. Berdasarkan keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa sebanyak 46% penerima bansos salah sasaran.
"Tentu ini merugikan negara dan masyarakat pembayar pajak," tegasnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (21/6).
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Baca juga : RKP 2025 Pijakan Awal Capai Visi Indonesia Emas
"Opportunity cost yang seharusnya bisa dibelanjakan untuk hal-hal produktif jadinya kesedot ke bansos yang mana itu salah sasaran," ungkap Eliza.
Dia menduga ketidaktepatan penyaluran bansos oleh pemerintah karena adanya kesalahan dalam penetepan penerima bansos. Pemerintah diminta memperbarui data penerima manfaat yang merupakan masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
"Sebetulnya masalah ini karena ketidakakuratan data penerima. Data-data ini harus terus diupdate secara berkala oleh pemerintah," imbuhnya.
Untuk bisa memperbarui data penerima manfaat secara berkala, pemerintah pusat dan daerah harus turun gunung bekerja sama dengan komunitas masyarakat, baik itu pemuda pemudi desa, serta kepala daerah terkait.
"Upaya ini agar tidak ada kebocoran anggaran dan membuat program pemerintah menjadi efektivitas," pungkas Eliza. (Z-6)
sudah ada inovasi dalam mengatasi masalah sampah dalam skala rumah tangga hingga satu desa.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
Pemprov Kalsel juga berkomitmen mendorong pemanfaatan Geopark Meratus sebagai penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Otorita IKN gelar forum internasional ICDP bahas transisi energi berkeadilan, dihadiri 43 delegasi dunia dan kunjungan ke PLTS Nusantara.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
KPK gelar dua OTT di Kalsel dan Jakarta terkait pajak dan bea cukai. Menkeu Purbaya sebut momen perbaiki instansi pajak dan Bea Cukai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved