Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
REKTOR Universitas Triguna Bogor sekaligus Pemerhati Pangan Nasional, Octaria Vadilla Supratman, memberikan pandangan terkait rencana Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengakuisisi perusahaan beras di Kamboja. Menurutnya, rencana itu dapat menambah cadangan pangan nasional serta memperluas peluang pasar ekspor ke luar negeri.
"Saya kira ini merupakan rencana yang baik dan patut didukung. Karena hal tersebut akan memberikan kepastian mengenai ketersediaan pasokan beras nasional dan memberikan potensi pasar luar negeri," kata Octa dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (20/6).
Meski demikian, Octa meminta Bulog tetap memprioritaskan produksi dalam negeri dengan memaksimalkan penyerapan beras dari petani lokal.
Baca juga : KPK Siap Turun Tangan Dalami Persoalan Demurrage Beras Bulog
Sebab, hal itu dinilai dapat memberikan kepastian harga pascapanen bagi para petani. Sehingga hal ini dapat menjaga stabilitas harga beras nasional.
MI/HO--Rektor Universitas Triguna Bogor sekaligus Pemerhati Pangan Nasional, Octaria Vadilla Supratman
Di sisi lain, ia menambahkan, peran G to G sangat diperlukan dalam upaya B to B untuk mendukung hilirisasi pada komoditas beras tersebut. Pasalnya, dengan mengakuisisi perusahaan Kamboja, potensi pasar ekspor akan terbuka.
Baca juga : Soal Demurrage Beras Impor, Pakar Hukum: KPK Harus Periksa Bapanas dan Bulog
"Walaupun ada rencana bisnis Bulog tersebut, saya juga meminta agar Bulog lebih mengutamakan serapan beras dari petani lokal. Sehingga stabilitas harga pascapanen dapat terjaga," ujar dia.
Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan siap untuk melakukan kerja sama ekonomi dan investasi pangan dengan Kamboja.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6) lalu, menyampaikan penugasan pemerintah untuk melakukan investasi pangan ke Kamboja bukan hanya tentang memperluas jangkauan geografis, tetapi juga tentang mewujudkan keunggulan kompetitif rantai pasok beras sehingga ketahanan pangan di Indonesia dapat terwujud.
“Kami siap melaksanakan penugasan tersebut, termasuk melakukan komunikasi dengan beberapa pelaku usaha beras di sana. Kerjasama perdagangan beras yang baik dan telah terjalin dengan Kamboja selama ini, diharapkan dapat meningkat sejalan dengan rencana kerjasama ekonomi dan investasi pangan Perum Bulog di sana,” katanya. (Z-1)
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Kebutuhan pokok masyarakat yang dijual seperti beras, terigu, gula pasir, telor, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, mi instan dan kebutuhan pokok lainnya.
Harga kebutuhan pokok yang dijual di gerakan pangan murah seperti minyak goreng, Rp19 ribu per liter, gula pasir Rp18 ribu per kilogram, tepung Rp10 ribu per kilogram.
Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri melalui optimalisasi penyerapan hasil produksi pangan nasional.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
Untuk dua minggu ke depan, tercatat 257 WNI yang telah membeli tiket penerbangan ke Indonesia.
SCAM Kamboja bukan sekadar cerita kriminal lintas negara atau kisah tragis warga negara yang terjerat pekerjaan palsu di luar negeri.
WNI yang memerlukan dokumen perjalanan sementara dan telah memperoleh fasilitasi keringanan denda keimigrasian juga disebut membeli tiket kepulangan secara mandiri.
Chen Zhi diekstradisi dari Kamboja ke Tiongkok pada Januari 2026. Menguak skandal judi online, penipuan kripto Rp237 Triliun dan perbudakan modern di Kamboja.
KBRI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kamboja untuk menyediakan fasilitas penampungan sementara, yang dilengkapi KBRI dengan berbagai keperluan WNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved