Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024. Acara tersebut diikuti oleh ratusan kepala daerah.
Presiden Jokowi mengaku senang dengan kinerja pemerintah daerah yang berhasil menjaga inflasi pada Mei lalu di angka 2,84 persen. Terlebih pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen.
"Ini segar, segar kalau seperti ini," ujar Presiden dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (14/6).
Baca juga : INDEF: Rentan Politisasi, Tak Ada Urgensi Pencairan BLT Dilakukan Jelang Pemilu 14 Februari
Angka inflasi ini sangat baik dibandingkan sembilan hingga 10 tahun yang lalu mencapai 9,6 persen. Kondisi ini membuat masyarakat sengsara.
Oleh karena itu, Presiden meminta kepada seluruh pemerintah daerah tetap waspada dalam menjaga inflasi. Ia memastikan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau kondisi inflasi di daerah.
"Kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah, tantangan ke depan," pungkasnya. (Z-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved