Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024. Acara tersebut diikuti oleh ratusan kepala daerah.
Presiden Jokowi mengaku senang dengan kinerja pemerintah daerah yang berhasil menjaga inflasi pada Mei lalu di angka 2,84 persen. Terlebih pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen.
"Ini segar, segar kalau seperti ini," ujar Presiden dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, (14/6).
Baca juga : INDEF: Rentan Politisasi, Tak Ada Urgensi Pencairan BLT Dilakukan Jelang Pemilu 14 Februari
Angka inflasi ini sangat baik dibandingkan sembilan hingga 10 tahun yang lalu mencapai 9,6 persen. Kondisi ini membuat masyarakat sengsara.
Oleh karena itu, Presiden meminta kepada seluruh pemerintah daerah tetap waspada dalam menjaga inflasi. Ia memastikan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau kondisi inflasi di daerah.
"Kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah, tantangan ke depan," pungkasnya. (Z-8)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Ia menilai aturan ini berpotensi menurunkan permintaan rokok, yang pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved