Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPR Puan Maharani menilai penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) serta wakilnya perlu dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih periode presiden 2024-2029, Prabowo Subianto. Hal ini diperlukan usai Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur.
"Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi kepala IKN definitif yang akan datang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Selasa, (4/6).
Puan juga mendorong agar pemerintah dapat menjelaskan secara utuh perihal mundurnya Bambang dan Dhony. Mundurnya dua pimpinan IKN itu diharapkan tak menghambat proses pembangunan IKN.
Baca juga : Ketua DPR Harap Pemerintah Jelaskan Sebab Mundurnya Kepala Otorita IKN
"Semoga mundurnya ketua dan wakil Ketua Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait pelaksanaan IKN ke depan," jelas Puan.
Ketua DPP PDIP itu turut mengingatkan agar situasi ini tidak menurunkan niat investor untuk berinvestasi di IKN. Puan harap pelaksanaan IKN juga sesuai dengan target pemerintah.
"Investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik ke IKN dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan dengan target dengan pemerintah," kata Puan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno mengatakan telah memberhentikan dengan hormat Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Keduanya telah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden segera mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Plt Wakil Kepala Otorita IKN. (Z-8)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, dan Bandara Internasional Nusantara masih dalam pembangunan.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Otorita IKN menggelar acara penanaman pohon demi mendukung penghijauan di kawasan tersebut.
KANTOR Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut selesai pada Februari 2025. Seluruh pegawai yang tersebar akan pindah mulai Maret 2025.
Ali Berawi memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved