Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN).
Menurutnya, penjelasan tersebut penting, terutama untuk para investor yang berencana menanamkan modal di IKN. Puan menekankan bahwa pengunduran diri ini sebaiknya tidak mengurangi minat investor.
"Semoga mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari," ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca juga : Kepala Otorita IKN Mundur, DPR: Kejutan Bagi Kita Semua
Selain itu, dia menambahkan bahwa pemerintah perlu transparan terkait pengunduran diri ini agar pembangunan Ibu Kota Republik Indonesia yang baru tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Puan juga meminta agar pemerintahan saat ini segera berkomunikasi dengan pemerintahan baru yang akan terbentuk pada Oktober 2024, terkait pemilihan Kepala Otorita IKN yang baru secara definitif.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).
Menindaklanjuti hal tersebut, Pratikno menyebut telah diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.
Mensesneg membantah bahwa pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe terkait dengan persiapan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Namun, dia mengaku tidak mengetahui alasan pasti pengunduran diri mereka dari Otorita IKN. (Z-10)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespon Presiden Prabowo Subianto yang memutus tradisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya mengenakan baju adat saat Sidang Tahunan MPR.
Pemerintah saat ini melalui Badan Otoritaria mencoba fokus untuk menyelesaikan kendala dalam pembangunan IKN agar tetap sesuai targetnya.
Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Bambang Susantono sebagai utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menegaskan tidak pernah menyebut eks Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono tak becus.
Publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Dengan adanya pergantian dua pemimpin OIKN yang baru, dinilai akan membutuhkan waktu lebih lama lagi dalam menjalankan pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved