Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI II DPR RI bakal menggali keterangan pemerintah soal mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Penjelasan konkret dari eksekutif terkait hal tersebut dinilai penting.
"Komisi II akan memanggil pemerintah dan pengelola Otorita IKN untuk menjelaskan hal ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin melalui keterangan tertulis, Rabu (5/6).
Yanuar menuturkan publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Baca juga : Ketua DPR Harap Pemerintah Jelaskan Sebab Mundurnya Kepala Otorita IKN
"Apakah ini cermin adanya perbedaan kepentingan atau konflik tersmbunyi antara pengelola Otorita IKN dan pemerintah atau stakeholders lainnya? Atau ini sekedar soal manajemen di mana OIKN dinilai tidak mampu mencapai target pekerjaan? Atau mungkinkah ada penyimpangan yang terjadi? Dan pasti banyak lagi pertanyaan lainnya," ujar dia.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan semua hal berkaitan dengan IKN juga harus dijelaskan pemerintah. Pasalnya, IKN adalah proyek strategis nasional yang mendapat perhatian luas dan menelan anggaran fantastis.
"Proyek IKN menelan anggaran yang sangat besar wajar jika kejadian ini mengundang perhatian luas," ucap Yanuar. (P-5)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN.
Saat ini Otorita IKN masih belum memiliki kepala yang definitif.
KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda berharap Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat diberi kewenangan lain. Mulai dari pembangunan hingga penataan infrastruktur.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara definitif.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved