Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
KOMISI II DPR RI bakal menggali keterangan pemerintah soal mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Penjelasan konkret dari eksekutif terkait hal tersebut dinilai penting.
"Komisi II akan memanggil pemerintah dan pengelola Otorita IKN untuk menjelaskan hal ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin melalui keterangan tertulis, Rabu (5/6).
Yanuar menuturkan publik harus tahu soal mundurnya Bambang dan Dhony. Sehingga, tidak ada spekulasi yang terlalu jauh.
Baca juga : Ketua DPR Harap Pemerintah Jelaskan Sebab Mundurnya Kepala Otorita IKN
"Apakah ini cermin adanya perbedaan kepentingan atau konflik tersmbunyi antara pengelola Otorita IKN dan pemerintah atau stakeholders lainnya? Atau ini sekedar soal manajemen di mana OIKN dinilai tidak mampu mencapai target pekerjaan? Atau mungkinkah ada penyimpangan yang terjadi? Dan pasti banyak lagi pertanyaan lainnya," ujar dia.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan semua hal berkaitan dengan IKN juga harus dijelaskan pemerintah. Pasalnya, IKN adalah proyek strategis nasional yang mendapat perhatian luas dan menelan anggaran fantastis.
"Proyek IKN menelan anggaran yang sangat besar wajar jika kejadian ini mengundang perhatian luas," ucap Yanuar. (P-5)
Menjaga kelestarian lingkungan hidup harus dimulai sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan hingga dewasa.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
DIAN Rana, kreator konten asal Kalimantan Timur, menjadi salah satu saksi hidup pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dari semula hutan belantara sampai berdirinya Istana Negara Nusantara.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Joko Widodo mengungkapkan perubahan drastis BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN sejak awal kepemimpinannya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan IKN.
Saat ini Otorita IKN masih belum memiliki kepala yang definitif.
KETUA Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda berharap Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat diberi kewenangan lain. Mulai dari pembangunan hingga penataan infrastruktur.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara definitif.
Pengamat nilai Keppres IKN belum terbit karena belum siapnya infrastruktur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved