Dua Pemimpin OIKN Mundur, Pengusaha Khawatir Soal Kepastian Investasi di IKN

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan kekhawatiran pengusaha terkait kepastian investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, usai mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Soesantono dan Dhony Rahajoe.

Dengan adanya pergantian dua pemimpin OIKN yang baru, dinilai akan membutuhkan waktu lebih lama lagi dalam menjalankan pembangunan IKN, utamanya koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha. 

Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Baca juga : Indonesia-Jepang Teken 5 MoU dan 24 LoI Proyek IKN di Kalimantan

"Kami khawatir apakah keduanya bisa memiliki cukup waktu, fokus, energi yang dibutuhkan untuk memimpin OIKN secara efektif, utamanya dalam kepastian investasi dan mengelola hubungan investor," ujar Shinta kepada Media Indonesia, Selasa (4/6).

Beberapa aspek pokok yang diharapkan Apindo dapat diperhatikan khusus oleh Plt kepala dan wakil OIKN untuk menciptakan kepastian investasi ialah terkait status dan hak milik/pengelolaan lahan di IKN dan wilayah sekitarnya. Dengan adanya kejelasan status lahan dapat menjadi acuan investor tidak lagi berhadapan dengan urusan pembebasan lahan. Lalu, kepastian mengenai kelangsungan proyek-proyek yang sudah berjalan pasca transisi kepemimpinan presiden Indonesia dan rencana perpindahan penduduk ke IKN.

"Ketiga aspek ini sangat krusial dimata pelaku usaha dan investor untuk dapat menciptakan keputusan investasi yang tepat di IKN," jelas Shinta.

Dia menilai IKN merupakan proyek besar dan ambisius di tengah masa transisi pemerintahan baru. Oleh karena itu, perlu ada kepemimpinan yang jelas dan efektif di OIKN untuk merampungkan proyek-proyek yang sudah berjalan.

"Dengan adanya pimpinan sementara yang ditunjuk, kami harap proses pembangunan yang sedang berlangsung tidak mandek atau menjadi tidak jelas. Ini supaya tidak menciptakan ketidakpastian usaha bagi para stakeholders terkait, termasuk investor," tegasnya. (Ins/P-5)