Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI perekonomian global yang masih diwarnai oleh berbagai tantangan mendorong berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 hanya berkisar angka 3% (yoy). Meski demikian, fundamental perekonomian Indonesia terus menunjukkan kondisi yang stabil, sehingga tingkat ketahanan Indonesia terhadap guncangan global relatif kuat dan terkendali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2024 tercatat sebesar 5,11% (yoy) dengan tingkat inflasi pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1% yakni sebesar 3,00% (yoy).
"Indonesia ada di lima besar terbaik negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dan masuk dalam lima besar negara dengan inflasi terendah, sehingga kami cukup percaya diri dengan kemampuan untuk menjaga kondisi ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan courtesy call dengan salah seorang pimpinan Nikkei Inc. Mr. Daisuke Arakawa di Main Building Imperial Hotel di Tokyo, Jepang, dalam rangkaian acara Nikkei Forum 29th Future Asia, Jumat (24/5).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga memaparkan ekonomi digital Indonesia yang saat ini mencapai nilai sebesar US$90 miliar dan pada 2025 diharapkan berada dalam kisaran US$130 miliar. Hal ini juga selaras dengan potensi peningkatan ekonomi digital di regional ASEAN yang berpenduduk sekitar 600 juta. Dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA), nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN pada 2030 yang semula diperkirakan oleh berbagai lembaga studi mencapai US$1 triliun akan meningkat hingga dapat mencapai US$2 triliun.
Baca juga : Perekonomian Indonesia Tetap Solid, Inflasi Terkendali, dan PMI Terus Ekspansif
Selain isu-isu mengenai keamanan siber dalam penggunaan teknologi digital, Airlangga juga menyampaikan bahwa ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi salah satu isu yang ada dalam meningkatkan ketersediaan jaringan internet. "Saya melihat bahwa masalah cyber security akan selalu menjadi masalah dalam ekonomi digital. Dengan karakteristik sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan fibre optic sebagai solusi penyediaan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.
Saat ditanyakan mengenai maksud kedatangan sejumlah CEO perusahaan teknologi dunia ke Indonesia, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menjadikan ekonomi digital sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Utama berikutnya. "Indonesia merupakan rumah bagi 10 unicorn dan 2 decacorn," katanya.
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Airlangga dan Daisuke juga berdiskusi mengenai banyak hal lain diantaranya terkait dengan hilirisasi, rencana kedatangan Sekjen OECD ke Jakarta, market share dari pasar otomotif Indonesia, hingga signifikansi keanggotaan OECD bagi Indonesia. "Selain agar mampu keluar dari middle income trap, bergabung dengan OECD akan membuat Indonesia memiliki reformasi ekonomi tahap kedua melalui kalibrasi dengan praktik terbaik dari negara lain. Dengan demikian kami harapkan akan semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia," pungkas dia. (RO/Z-2)
Ebbot menghadirkan teknologi AI andal, sedangkan Veda Praxis menyediakan fondasi tata kelola yang kuat dan juga tim implementer dengan kapabilitas lokal.
Model kerja fleksibel berbasis platform digital dinilai menjadi bantalan sosial modern.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Bank Indonesia meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi, keamanan, dan inklusi ekonomi digital, didukung pertumbuhan QRIS dan BI-FAST yang kian pesat.
INDUSTRI kripto di Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan bahwa Indonesia saat ini terus berproses untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD.
OJK dan OECD menggelar Asia Roundtable on Digital Finance 2025 di Bali.
BKSAP DPR membahas peluang dan manfaat keanggotaan Indonesia dalam OECD dan BRICS
Saat ini, Indonesia adalah kandidat resmi. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang bergabung dengan OECD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved