Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PLATFORM Fintech Lending sebagai bagian dari industri financial technology turut membantu tingkat inklusi keuangan Indonesia hingga secara keseluruhan mencapai 85,1% pada 2023 menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian.
Meskipun demikian, tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih di angka 48 persen. Oleh karenanya, berbagai platform fintech lending kolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi tersebut.
Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut, AFPI menginisiasi acara Fintech Lending Days yang ke-5 bertajuk “Pendanaan Alternatif UMKM Sumatra Utara melalui Fintech Lending” pada tanggal 6-7 Mei 2024 di Kota Medan, Sumatra Utara.
Baca juga : Kiat Memanfaatkan P2P Lending untuk Pinjam Uang dan Berinvestasi
Melalui acara ini, AFPI bekerja sama dengan Easycash dan beberapa fintech P2P lending lainnya dalam memaksimalkan produktivitas UMKM sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah dengan potensi yang dimiliki oleh UMKM Sumatra Utara.
Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyebut, industri fintech lending yang legal terus berkomitmen untuk mendorong inovasi dan inklusivitas dalam perkembangan sektor-sektor terkait, terutama para pelaku usaha UMKM dalam hal pendanaan usaha bisnis mereka.
“Tahun ini, Fintech Lending Days berlangsung di Medan, dengan mengundang sebanyak 17 komunitas pelaku UMKM di bawah naungan organisasi wilayah Sumatra Utara mengikuti sesi pameran UMKM Exhibition & Talk Show. Hal ini menjadi bukti minat mereka terhadap pendanaan alternatif usaha mereka melalui platform fintech lending,” kata Entjik.
Baca juga : Bulan Fintech Nasional (BFN) 2023 Dorong Sinergi Literasi Teknologi Keuangan Digital
Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara para pelaku usaha mikro atau wirausahawan dengan penyelenggara fintech lending untuk dapat saling berkolaborasi dalam pengembangan bisnis bersama.
“Kami juga ingin terus mengedukasi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan platform fintech lending sebagai alternatif pendanaan yang legal, agar terhindar dari pinjol (ilegal),” ujar Entjik.
AFPI mencatat per Februari 2024, terdapat penyaluran khusus fintech lending ke Sumatra Utara dengan akumulasi pinjaman mencapai Rp19.5 Triliun yang menunjukkan adopsi yang kuat dari masyarakat dalam memanfaatkan layanan fintech lending.
Baca juga : Bulan Fintech Nasional Jadi Momentum Perkuat Ekosistem Keuangan Digital
Selain itu, tercatat 77.651 lender dan 3.178.464 borrower yang mencerminkan perkembangan yang pesat dalam industri fintech lending di Sumatra Utara yang diharapkan dampak memberikan dampak positif dalam memajukan perekonomian regional dan meningkatkan akses finansial bagi masyarakat.
Head of Corporate Affairs Easycash (PT Indonesia Fintopia Technology), Wildan Kesuma, mengatakan, “Easycash berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang underbanked dan underserved melalui teknologi. Salah satu perwujudan komitmen tersebut adalah dengan memberikan edukasi dan literasi UMKM di Sumatra Utara mengenai manfaat dan risiko menggunakan fintech P2P lending untuk mempromosikan inklusi keuangan serta inovasi untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.”
Acara yang berlangsung selama dua hari ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya kunjungan ke beberapa UMKM setempat, Media Visit dan Exhibition yang diramaikan oleh OJK, Pemerintah Kota Medan, IWAPI, AFPI, para pelaku UMKM, Easycash dan beberapa platform fintech P2P lainnya.
Partisipasi Easycash dalam acara ini merupakan bagian dari Program Pendanaan Sehat yang Easycash inisiasi. Program Pendanaan Sehat akan terus hadir sepanjang tahun 2024, mengunjungi kampus-kampus di berbagai kota besar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manajemen keuangan, manfaat dan risiko menggunakan layanan fintech lending.
Sementara itu Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara, Naslindo Sirait mengatakan, berdasarkan hasil riset, salah satu kendala terbesar UMKM saat ini adalah masalah pendanaan. Pemilik bisnis seringkali kesulitan mengakses pembiayaan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Sumber daya keuangan yang terbatas dapat menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan dan inovasi bisnis.
“Dengan adanya platform fintech lending, UMKM dapat lebih mudah mengajukan pinjaman dan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Ini adalah peluang baru bagi pemilik bisnis untuk merencanakan pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar,” ujar Naslindo. (H-2)
Easycash memperkenalkan Fintopia Corporate University (FCU)—sebuah inisiatif internal untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM)
Per Desember 2024, data OJK mencatat bahwa penyaluran fintech lending di luar Pulau Jawa masih sebesar 21,59% dari total penyaluran nasional.
Selama tujuh tahun hadir, Adapundi telah sukses dalam menyediakan akses pendanaan bagi lebih dari 700 ribu UMKM dan jutaan pengguna.
PLATFORM investasi asal Indonesia menjadi fintech pertama dalam program StratBox di bawah naungan PhiliFINNO dari Securities and Exchange Commission (SEC) Filipina.
Fintech di Indonesia dimulai dengan fokus memfasilitasi pembayaran online, sebagai respons terhadap maraknya transaksi online dan e-commerce.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menegaskan komitmennya terhadap praktik penyaluran dana yang bertanggung jawab.
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemilik UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan dan kejahatan digital.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved