Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI II DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti isu-isu soal program pertanahan, termasuk soal mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta AHY untuk membuat terobosan dalam menyelesaikan kasus-kasus mafia tanah yang marak di Indonesia.
”Terhadap kasus mafia tanah Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk membuat terobosan penyelesaian kasus mafia tanah dengan merespon cepat laporan masyarakat,” ujarnya, Selasa, (26/3).
Baca juga : Komisi II: Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Terus Dibahas di DPR
Ahmad Doli meminta Kementerian ATR/BPN meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian RI dan kejaksaan Agung RI melalui satgas mafia tanah, serta dilakukan pengawasan internal dan pembenahan dalam tubuh kementerian ATR/BPN RI.
Selain membahas soal mafia tanah, dalam rapat itu juga dihasilkan beberapa kesimpulan. Salah satu diantaranya ialah Komisi II memberikan apresiasi target PTSL Kementerian ATR/BPN sebesar 101,87%. Namun, Komisi II meminta kepada Kementerian ATR/BPN agar kedepannya tidak sekadar mengejar target, tetapi tetap memperhatikan dan menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari.
Disisi lain, Komisi II DPR RI juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN terhadap capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp7,87 triliun atau sebesar 97,56% dan mendorong kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kinerja agar target program prioritas pertanahan dapat tercapai optimal.
Baca juga : Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri, Wakil Ketua Komisi II: Masih Perlu Dibahas
”Komisi II DPR RI mendukung kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023 yang akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital,” sambungnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menjelaskan Komisi II DPR mendorong Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjadi sentral registrasi sistem pertanahan (single land administration system) dalam mewujudkan sistem pemetaan nasional (one map policy), dan meminta Kementerian ATR BPN RI untuk segera melakukan koordinasi dengan KLHK dan kementerian lainnya.
(Z-9)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Ombudsman Banten lakukan pengukuran kualitas penyelengaraan pelayanan publik Kantor Pertanahan Tangsel
Menteri Agraria dan ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengajak masyarakat untuk memberantas mafia tanah.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan akan utamakan rakyat kecil dan tak asal gusur di IKN Nusantara.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten menargetkan pada tahun ini 10 Kota Lengkap ditargetkan bisa dicapai.
Relevansi transformasi digital dalam perbaikan layanan pertanahan dapat memperkuat keamanan arsip pertanahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved