AHY Janji Utamakan Rakyat Kecil dan Tak Asal Gusur di IKN Nusantara

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan berkomitmen untuk memerhatikan aspek keadilan dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan Timur. Ia menegaskan akan memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat kecil di sana.

"Keadilan dan keberpihakan kita pada rakyat kecil inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi ATR BPN serta kementerian lainnya," kata AHY saat di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kamis, 25 April 2024.

AHY mengaku telah meminta jajaran pemerintahan di bawah lembaganya tidak asal gusur dalam penuntasan persoalan lahan untuk pembangunan. Ia mengatakan masalah pelepasan lahan dilakukan dengan pendekatan ke warga.

Baca juga : AHY Berharap Koalisinya Berlangsung Stabil

"Jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek terlebih dahulu apakah ada masyarakat, ada warga yang menduduki lokasi tersebut sehingga kalau ada harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur," ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta membahas pembangunan IKN. Menurut dia, Presiden Jokowi juga menekankan harus ada upaya percepatan terkait penuntasan masalah lahan di IKN. 

Setidaknya, AHY pernah menyebut ada 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN karena proses ganti rugi yang belum kelar.

Baca juga : Bandara VVIP IKN Siap Digunakan pada 17 Agustus 2024

Kementerian di bawah komando AHY mesti segera meyakinkan investor bahwa lahan yang akan digunakan untuk bisnis, pengembangan usaha, termasuk pembangunan properti di IKN telah memiliki kejelasan hukum. Pihaknya mengaku tak mau ada masalah di kemudian hari.

"Harus diyakinkan dulu clear dan clean lahannya, jangan sampai ada masalah," kata politikus Partai Demokrat ini.

Dari hal di atas, AHY menyatakan percepatan penuntasan masalah lahan si INK harus mengedepankan pendekatan yang humanis. Cara itu diharapkan menekan munculnya konflik dengan warga setempat.

"Kami tidak ingin ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri. Apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah," ucapnya.

(Z-9)