Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga 15 Maret 2024 Sebesar Rp328,9 Triliun

KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 hingga 15 Maret, menunjukkan belanja negara mencapai Rp 470,3 triliun, atau 14,1% dari pagu. Angka ini tumbuh 18,1% (yoy) yaitu Januari hingga pertengahan Maret 2024.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 328,9 triliun, atau 13,3% dari pagu anggaran, tumbuh 17% (yoy). Belanja K/L tercatat Rp 165,4 triliun, atau 15,2% dari pagu kementerian-kementerian dan lembaga.

"Ini terutama untuk penyaluran bansos, dan pelaksanaan pemilu yang front loading di depan," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pada konferensi pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3).

Baca juga : Duit Bansos Beras Ditambah Rp8 triliun, Mulai Oktober 2023

Belanja Non K/L tercatat Rp163,4 triliun, 11,9% dari pagu. Belanja ini terutama pembayaran untuk subsidi energi, dan pembayaran pensiun.

Di 2024, untuk 2,5 bulan pertama hingga 15 Maret, realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu tumbuh 17%. Tahun lalu pada 2,5 bulan pertama yaitu tumbuh 10%.

Dari Rp328,9 triliun belanja pemerintah pusat, yang langsung diterima masyarakat sebanyak Rp 254,7 triliun. Mayoritas dari belanja ini memang langsung kepada masyarakat.

Baca juga : Pendapatan Negara Kontraksi, Posisi APBN masih Surplus

Pertama untuk perlindungan sosial, petani dan UMKM, antara lain untuk Program Keluarga Harapan Rp 5,3 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian untuk Kartu Sembako Rp 11,3 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Selanjutnya untuk penerima manfaat kesehatan PBI JKN Rp 11,6 triliun bagi 96,7 juta peserta. Lalu untuk bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp 74,15 miliar sebanyak 557 unit.

Selanjutnya untuk subsidi BBM Rp 1,7 triliun untuk 1,5 juta kiloliter, dan subsidi LPG 3 kg Rp 6,8 triliun untuk 0,7 juta Metrik Ton.

Baca juga : Soal Makan Siang Gratis, Sri Mulyani: Belum Ada di APBN 2024

"Ini langsung masyarakat menerima manfaatnya," kata Menkeu.

Untuk manfaat melalui pendidikan, ada program Indonesia Pintar Rp 963 miliar bagi 1,4 juta siswa. Lalu ada Program KIP Rp 1,3 triliun untuk 132.400 mahasiswa.

Lalu ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola Kemenag Rp 4,4 triliun bagi 4 juta siswa, dan biaya operasional PTN Rp 765 miliar untuk 197 PTN. (Try)