Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 hingga 15 Maret masih berjalan solid. Posisi APBN masih surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari produk domestik bruto (PDB) dengan keseimbangan primer surplus Rp132,1 triliun.
Dari posturnya, pendapatan negara tercatat Rp493,2 triliun atau 17,6% dari target. Angka ini tumbuh negatif 5,4%, sebab pertumbuhan penerimaan negara yang sangat tinggi terjadi di 2021, 2022, dan terjaga di 2023.
Karena itu, koreksi sudah diprediksi. "Jadi pendapatan negara mengalami kontraksi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3).
Belanja negara tercatat mencapai Rp470,3 triliun atau 14,1% dari pagu sudah dibelanjakan. Angka ini tumbuh 18,1% (yoy) yaitu Januari hingga pertengahan Maret 2024. (Z-2)
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved