Ekonom Ingatkan Pemerintah Agar Berhati-Hati Kelola Fiskal

EKONOM Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Fithra Faisal Hastiadi menyarankan agar pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola fiskal negara. Itu terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang urung menentu dan dapat berdampak ke dalam negeri.

"Kehati-hatian disarankan di tengah risiko perekonomian global. Pemerintah menghadapi tantangan fiskal dengan usulan kebijakan seperti makan siang gratis, yang meningkatkan kekhawatiran mengenai defisit anggaran dan tingkat utang," ujar Faisal melalui keterangannya, Rabu (28/2).

Fitra, lanjut dia, memperkirakan defisit fiskal untuk tahun fiskal 2025 akan berkisar dari skenario dasar sebesar Rp586 triliun, atau 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga skenario overhit sebesar Rp690 triliun, atau 3% terhadap PDB.

Baca juga : Perekonomian Global Bersiap untuk Rekor Terburuk di Akhir 2024 

"Skenario berlebihan akan mungkin terjadi jika kita mengalokasikan lebih dari Rp100 triliun untuk rencana populis, dan ini bukan merupakan sinyal yang baik bagi lembaga pemeringkat," kata Faisal.

Dia menambahkan, beredar kabar dan diskusi dari tim ekonomi Prabowo mengenai realokasi subsidi energi sekitar Rp100 triliun untuk mengkompensasi belanja populis. Namun rencana ini dinilai belum optimal karena dapat mengakibatkan ketidaksesuaian produktivitas.

Meskipun subsidi energi pada dasarnya tidak produktif, kata Faisal, mengalokasikannya kembali program-program yang kurang produktif dapat mengakibatkan hilangnya produktivitas jangka pendek.

Baca juga : Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024

Selain itu, setiap peningkatan produktivitas dari program seperti program makan siang gratis kemungkinan besar akan berakhir dalam jangka waktu 10 tahun, sehingga memperburuk ketidaksesuaian produktivitas dan menghambat sumber pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

"Kami memandang upaya peningkatan tax ratio harus menjadi fokus tidak hanya dalam jangka menengah dan panjang tetapi juga dalam jangka pendek," kata Faisal.

Jika Indonesia berhasil meningkatkan rasio pajak minimal 0,5% dari baseline pada tahun fiskal 2025, Indonesia dapat menghasilkan minimal Rp120 triliun untuk mengurangi defisit fiskal menjadi 2,5%.

"Mendorong peningkatan rasio pajak sebesar 1% dapat semakin mengurangi defisit menjadi 2%, sehingga menghasilkan anggaran negara yang sehat, dukungan terhadap program kerakyatan, dan tingkat pertumbuhan minimum sebesar 5,1% pada tahun 2025," pungkas Faisal. (Z-10)