Sulit jika Masalah Impor Pakaian Bekas hanya Andalkan Bea Cukai

BELAKANGAN ini kembali marak fenomena pakaian bekas impor yang dijual oleh pedagang. Merespons hal tersebut, Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa apabila pemerintah Indonesia hanya mengandalkan Bea Cukai untuk meminimalisasi fenomena tersebut, hal itu akan sulit dilakukan.

"Karena yang terlibat di sana tidak hanya beberapa, misalnya oknum pelabuhan saja, tetapi juga ada beberapa oknum yang memang memiliki kekuasaan bisa memasukkan barang-barang tersebut. Dan saya rasa itu juga Bea Cukai kesulitan. Apalagi kalau ada dalam tanda kutip bekingan yang memang bisa melindungi barang tersebut sampai ke pasar," kata Andry saat dihubungi pada Kamis (22/2).

Permasalahan impor pakaian bekas, sebut Andry, sudah menjadi sindikat atau bisa dikatakan mafia karena memang jalur yang digunakan untuk masuk ke Indonesia berasal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia serta Singapura. "Dan itu masuk ke dalam pelabuhan-pelabuhan yang sebetulnya banyak di antaranya juga tidak resmi dan biasanya lewat ke jalur-jalur seperti Sumatra atau Kalimantan dan Sulawesi," jelas Andry.

Baca juga : Bea Cukai dan Kepolisian Sita Ratusan Bale Pakaian Bekas di Sumatera Utara

Lebih lanjut, ia menuturkan permasalah impor pakaian bekas harus diselesaikan melalui pengawasan baik dari hulu maupun hilir.

"Yang perlu kita lakukan kalau arahnya sudah serius tentu kita juga harus membuat satuan tugas (satgas) yang terdiri dari beberapa jajaran yang meliputi tidak hanya Kementerian Keuangan saja atau Bea Cukai, tidak hanya Kementerian Perdagangan tetapi juga aparat-aparat yang memang bisa menangani itu seperti Kepolisian, TNI, juga perlu dikerahkan," tegasnya.

Tanpa hal tersebut, ia menilai kita tidak akan bisa selesai persoalan dari impor pakaian bekas. (Z-2)