Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Dunia FIABCI Budiarsa Sastrawinata dan FIABCI Secretary General Narek Arakelyan berpartisipasi dalam Partnership Forum of the Economic and Social Council 2024 (ECOSOC) yang berlangsung pada 30 Januari 2024 di Kantor ECOSOC, Markas Besar PBB, New York.
Dalam acara tersebut, Presiden Dunia FIABCI diundang untuk berkontribusi pada diskusi panel mengenai Aksi Nyata SDG 1, yang mengangkat tema “Memperkuat Agenda 2030 dan Memberantas Kemiskinan Pada Saat Krisis: Penyampaian Solusi berkelanjutan, berketahanan, dan inovatif”.
Diskusi ini membahas tiga tren utama yakni konsentrasi kemiskinan dan kesenjangan geografis, meningkatnya konflik, serta transformasi demografis.
Baca juga : Konsep Bansos di Indonesia Lebih untuk Menjaga Kelompok Terbawah tidak semakin Miskin
Jajaran pembicara juga termasuk Jose Medina Moraicaza, President of the Mexican Employers group COPARMEX and Chairman of CompuSoluciones, Shawyn Patterson-Howard, Mayor of Mount Vernon, NY, and Representative for the Local Authorities Major Group, Emily Forhman, Executive Director, Women First International Fund, Paula Gaviria, UN Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced People (IDPs), Rikin Gandhi, CEO of Digital Green, and Jeffrey Sachs, Director at the Center for Sustainable Development, Columbia University.
Dalam pidatonya, FIABCI World President Budiarsa Sastrawinata menekankan pentingnya peran industri real estate dalam membantu pengentasan kemiskinan global melalui perumahan yang terjangkau.
Budiarsa memulai dengan membahas konsep perumahan terjangkau dengan banyak aspek, bervariasi antar wilayah dan lanskap ekonomi, sehingga penting untuk membangun kerangka kerja global dengan beragam definisi dan pendekatan. Budiarsa juga memberikan rekomendasi kebijakan, advokasi kebijakan global untuk perumahan yang terjangkau dengan menekankan prinsip berkelanjutan secara finansial dan sosial.
Baca juga : Indonesia Hadapi Tren Peningkatan Ketimpangan
Kebijakan yang diusulkan yakni melibatkan kerja sama pemerintah-swasta, teknologi konstruksi inovatif, dan strategi pemeliharaan. Budiarsa juga menyampaikan perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan komunitas dan kota secara lebih luas, mendorong persaingan, inovasi, dan keunggulan pasar. (H-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui melakukan alih fungsi lahan baku sawah (LBS) mencapai 500 hektare setiap tahunnya dan mengubahnya menjadi kawasan hunian.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat saat Lebaran tahun ini lebih bersifat selektif.
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Senator asal Bengkulu ini menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi.
Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300%.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved