Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kendala yang masih dihadapi para pelaku wisata nasional harus segera diatasi untuk mendukung pencapaian target kedatangan wisatawan tahun ini.
"Sejumlah masukan dari para pelaku wisata nasional diharapkan mendasari langkah perbaikan layanan bagi para wisatawan yang datang ke Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/2).
Catatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menyebutkan target industri pariwisata 2024 bisa tercapai asalkan didukung oleh aksesibilitas yang memadai untuk turis lokal maupun internasional.
Baca juga : Bangun Desa Wisata dengan Perencanaan yang Matang
Sebelumnya, di akhir 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat hingga mencapai 14,3 juta kunjungan tahun ini. Ditambah dengan target devisa US$15 miliar serta pergerakan wisatawan domestik tembus 1,25 miliar.
Menurut Lestari, sejumlah target yang ditetapkan itu sebaiknya diikuti dengan kesiapan para pelaku wisata nasional dalam merealisasikannya.
Sejumlah kendala yang dihadapi para pelaku wisata, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengatasinya.
Baca juga : Pembukaan Pariwisata untuk Wisatawan Asing Butuh Pengawasan Ketat dan Konsisten
Secara umum, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, para pelaku wisata di sejumlah daerah saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum membaiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan segera mencari akar permasalahan yang dihadapi para pelaku wisata, untuk segera diatasi.
Upaya memperlancar jalannya usaha pariwisata nasional melalui kesiapan setiap pelaku usaha dan lingkungannya, tegas Rerie, harus menjadi langkah strategis dalam upaya menjawab tantangan target peningkatan jumlah wisatawan tahun ini. (RO/Z-4)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Menurut Lestari, sejumlah catatan itu memperlihatkan kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved