Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga mampu menjadi sektor yang penopang ekonomi Indonesia, berkat kontribusinya terhadap peluang lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Lantas, adakah peran Bea Cukai dalam mendorong potensi besar UMKM.
Di balik potensi besarnya, UMKM tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Akses kepada modal, pelatihan, pemasaran, hingga infrastruktur yang memadai tentu sangat dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Menjawabnya, pemerintah pun mengambil berbagai langkah startegis, salah satunya dengan kebijakan dan regulasi terkait kepabeanan.
“Ya, pemerintah secara konsisten mendorong UMKM agar produknya mampu menjamah pasar mancanegara lewat ekspor. Bea Cukai pun menyambut hal ini dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan, bahkan kemudahan prosedural dan fiskal dalam proses kepabaenan,” jelas Direktur Komunikasi dan BImbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto di Jakarta, Jumat (1/12).
Baca juga: Kebijakan Sektor UMKM Harus Direalisasikan secara Menyeluruh
Membahas kemudahan prosedural dan fiskal dalam proses kepabaenan, faktanya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan fasilitas berupa kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah (KITE IKM). Diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.04/2019, ini merupakan kemudahan berupa pembebasan bea masuk serta PPN atau PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM.
“Dalam prosesnya, pelaku usaha juga diberikan kemudahan seperti prosedur impor yang sederhana, pemeriksaan fisik secara selektif, penangguhan ketentuan pembatasan impor, hingga kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus,” rinci Nirwala.
Hingga September 2023, jumlah penerima fasilitas KITE IKM terus mengalami peningkatan. Tercatat 123 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia telah menggunakan fasilitas ini. Beragam kemudahannya pun telah dirasakan, termasuk anggaran fasilitas KITE IKM yang mencapai Rp40,26 miliar.
Baca juga: Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bea Cukai Jalin Kerja Sama Perdagangan dengan Uni Arab Emirates
“Ini menghasilkan realisasi ekspor impor UMKM di tahun 2023 cukup baik, masing-masing di angka USD54,66 juta dan USD13,82 juta,” imbuh Nirwala.
Salain itu, dalam mengawal pertumbuhan UMKM menuju ekspor, Bea Cukai secara masif juga menjalankan program Klinik Ekspor. Lewat program ini, Bea Cukai mendampingi dan memfasilitasi para pelaku UMKM potensial mulai dari proses edukasi hingga koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait ekspor.
Saat ini, sebanyak 3.988 UMKM menjadi binaan Bea Cukai, dengan 836 di antaranya telah berhasil melakukan ekspor. Ekspor didominasi UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan berkebunan serta kelautan dan perikanan, tetapi juga diikuti oleh UMKM di bidang makanan dan minuman, industri pengolahan, furniture, garmen, dan kosmetik.
“Beberapa ekspor UMKM yang berhasil diwujudkan Bea Cukai seperti, ekspor fiberglass untuk badan mobil dari Malang, tanaman hias dari Bandung, kepompong hidup dari Medan, Porang dari Pangkalpinang, kopi kapsul dari Tanjungpinang, rumput laut dari Nunukan, lulur dari Sangatta, dan kepiting segar dari Manokwari Selatan,” kata Nirwala.
Ke depan, Bea Cukai berkomitmen secara kontinu memberikan pelayanan dan beragam kemudahan kepada UMKM. Melalui sinergi dengan K/L terkait, business matching, komunikasi potensi pasar, bahkan pameran produk, bakal digelar untuk menyukseskan komitmen ini. “Bea Cukai siap mengawal peningkatan ekspor UMKM berkelanjutan,” pungkas Nirwala. (RO/S-3)
Kali ini, KAI meresmikan UMKM Creative Space di kawasan Museum Kereta Api Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Inabuyer B2B2G Expo 2025 jadi Ajang Perbesar Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah/BUMN dan Swasta
BAZNAS melalui program Zmart telah berhasil membantu peningkatan usaha warung kelontong milik Fitri di Kota Bandung. Omzetnya tembus Rp17 juta per bulan.
Penyandang disabilitas memiliki potensi besar yang perlu difasilitasi dengan akses pelatihan dan pendampingan yang tepat.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Diproyeksikan UMKM di Rest Area Heritage Banjaratma Km 260 B Tol Pejagan-Pemalang ini, dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY beri fasilitas kawasan berikat ke PT Long Well untuk dorong ekspor, investasi Rp690 M, dan serapan 16.700 tenaga kerja.
Kebijakan tarif impor tembaga 50% yang diberlakukan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan mengguncang kinerja smelter nasional.
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Trimegah Sekuritas menyebut sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa Indonesia bisa mendapatkan setidaknya dua keuntungan dari pengenaan tarif Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved