Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
UPAYA memperlancar proses perizinan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diikuti dukungan pembiayaan dan pemasaran yang mumpuni agar langkah meningkatkan kinerja ekonomi rakyat itu dapat konsisten diwujudkan.
"Sektor UMKM yang merupakan salah satu andalan perekonomian nasional harus menjadi perhatian bersama dalam upaya konsisten meningkatkan sektor ekonomi rakyat," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).
Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit per 27 November 2023, mencapai 6,59 juta NIB. Sebesar 96,2% di antaranya diberikan kepada unit usaha mikro.
Bank Indonesia mencatat, UMKM memiliki peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses dalam pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.
Menurut Lestari, dukungan secara menyeluruh terhadap sektor UMKM sangat diperlukan agar upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat segera direalisasikan.
Baca juga:
> PT PII Kembangkan Rumah Oleh-Oleh Situbondo Bantu UMKM
> UMKM Didorong Lakukan Optimalisasi Teknologi Digital agar Bisa Bersaing
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar kementerian dan lembaga membangun sinergi dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM untuk bertumbuh.
Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%.
Jika dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya sekitar 5 juta, tambah dia, jumlah pengusahanya sudah mencapai 8,6% dari total populasi. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah di atas 4%, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10%-12% pelaku usaha dari populasi penduduk.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menerjemahkan setiap kebijakan di sektor UMKM tersebut dengan baik, agar semangat wirausaha masyarakat dapat terus ditumbuhkan.
Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di tanah air, berpotensi menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan perekonomian nasional. (Z-6)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
UPAYA pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui sebuah kebijakan harus dibarengi pemahaman dan kemampuan semua pihak.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus ditegakkan secara konsisten demi menjawab ancaman serius akibat pemanasan global.
PENINGKATAN literasi peserta didik di sejumlah sektor harus didukung konsistensi kebijakan dan political will semua pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved