Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA memperlancar proses perizinan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus diikuti dukungan pembiayaan dan pemasaran yang mumpuni agar langkah meningkatkan kinerja ekonomi rakyat itu dapat konsisten diwujudkan.
"Sektor UMKM yang merupakan salah satu andalan perekonomian nasional harus menjadi perhatian bersama dalam upaya konsisten meningkatkan sektor ekonomi rakyat," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).
Laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terbit per 27 November 2023, mencapai 6,59 juta NIB. Sebesar 96,2% di antaranya diberikan kepada unit usaha mikro.
Bank Indonesia mencatat, UMKM memiliki peran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya akses dalam pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran.
Menurut Lestari, dukungan secara menyeluruh terhadap sektor UMKM sangat diperlukan agar upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan dapat segera direalisasikan.
Baca juga:
> PT PII Kembangkan Rumah Oleh-Oleh Situbondo Bantu UMKM
> UMKM Didorong Lakukan Optimalisasi Teknologi Digital agar Bisa Bersaing
Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong agar kementerian dan lembaga membangun sinergi dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sektor UMKM untuk bertumbuh.
Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%.
Jika dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya sekitar 5 juta, tambah dia, jumlah pengusahanya sudah mencapai 8,6% dari total populasi. Sedangkan Malaysia dan Thailand sudah di atas 4%, bahkan di negara maju rata-rata sudah 10%-12% pelaku usaha dari populasi penduduk.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menerjemahkan setiap kebijakan di sektor UMKM tersebut dengan baik, agar semangat wirausaha masyarakat dapat terus ditumbuhkan.
Karena, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha di tanah air, berpotensi menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan perekonomian nasional. (Z-6)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Lestari mengungkapkan bahwa pada penghujung 2025, sejumlah pakar sebenarnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi hujan lebat, fluktuasi cuaca, serta dampak perubahan iklim.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved