Tarif Resiprokal Trump, Ekspor Indonesia ke AS Diprediksi Turun 9,23 Miliar Dolar

CENTER of Reform on Economics (CORE) memproyeksikan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan sebesar US$9,23 miliar akibat penerapan tarif resiprokal Trump. Industri pakaian jadi diprediksi paling terpukul dengan potensi penurunan ekspor hingga US$2,1 miliar.

"Produk seperti t-shirt dan jaket buatan Indonesia terancam kalah bersaing dari negara lain," ungkap laporan terbaru dari CORE Indonesia yang diterima, Senin (11/8).

Sektor barang manufaktur lainnya juga disebut akan ikut terdampak, dengan potensi penurunan sebesar US$1,5 miliar. Produk-produk rumah tangga, aksesori, dan mainan yang selama ini diekspor ke AS dinilai bisa kehilangan daya saing karena harga jual naik.

Baca juga : INSS: Indonesia Harus Perkuat Strategi Jangka Panjang Menghadapi Kebijakan Tarif AS

Selanjutnya produk kulit, termasuk sepatu dan tas, diproyeksikan turun US€1,3 miliar, menyusul tarif tinggi yang menekan margin produsen.

Industri peralatan elektronik dan komputer juga masing-masing terancam kehilangan US$1,2 miliar dan US$0,8 miliar. "Padahal, sektor ini merupakan bagian penting dari ekspor berbasis teknologi Indonesia," paparnya.

Sementara itu, produk karet dan plastik, seperti ban dan kemasan, juga menghadapi risiko penurunan sebesar US$0,7 miliar.

Baca juga : Trump Terapkan Tarif Resiprokal untuk Lebih dari 90 Negara

CORE menyebut secara keseluruhan, implementasi tarif resiprokal akan menurunkan ekspor Indonesia ke pasar global sebesar -2,65%. Penurunan ekspor Indonesia ini lebih dalam dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Sebagai perbandingan, ekspor Malaysia turun 1,18%, Filipina -1,69%, Thailand -0,49%, bahkan Vietnam masih mencatatkan pertumbuhan ekspor 0,20%. Penurunan ini turut berdampak pada surplus perdagangan Indonesia, yang berpotensi menyusut hingga US$4,41 miliar," jelasnya.

Untuk itu, CORE menilai pemerintah perlu menyiapkan program bantuan terfokus untuk ekspor manufaktur yang paling rentan. Langkah praktis meliputi perluasan akses kredit lunak melalui bank BUMN, mempercepat program diversifikasi pasar melalui trade missionyang lebih intensif, dan memperluas program hibah untuk adopsi teknologi.

"Selain itu, sistem pengawasan sederhana perlu dibentuk dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di BPS, Kemendag, dan Bea Cukai. Indikator utama yang dipantau meliputi volume ekspor ke AS per sektor, tingkat utilisasi kapasitas industri, dan volume impor dari negara yang melakukan trade diversion," tutupnya. (H-3)