Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DIREKTUR Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menambahkan banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi negara maju. Indikator utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 5% mencapai 7% secara rata-rata selama 10 tahun ke depan.
Untuk mencapai target itu pemerintah harus mengubah perekonomian Indonesia menjadi efisien. Saat ini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih tinggi di kisaran 6,2. Semakin tinggi ICOR berarti semakin tinggi biaya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output.
"Saat ini perekonomian Indonesia sangat tidak efisien dan hal ini ditunjukkan oleh ICOR yang sangat besar di atas 6, sementara negara-negara lain di bawah 4," ucap Piter.
Baca juga: Suku Bunga Higher for Longer, Dirut BRI : Semoga Tidak Berlangsung Lama
Tidak efisiennya perekonomian, lanjutnya, disebabkan antara lain oleh masih tingginya korupsi dan tingginya suku bunga perbankan. Pemerintah juga diminta meningkatkan investasi dalam R&D agar SDM dalam negeri bisa lebih unggul dari kompetitor asing.
"Tetapi, memacu R&D tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi kalau sistem ekonominya masih tidak efisien," pungkasnya. (Ins/Z-7)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved