Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DIREKTUR Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menambahkan banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi negara maju. Indikator utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 5% mencapai 7% secara rata-rata selama 10 tahun ke depan.
Untuk mencapai target itu pemerintah harus mengubah perekonomian Indonesia menjadi efisien. Saat ini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih tinggi di kisaran 6,2. Semakin tinggi ICOR berarti semakin tinggi biaya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output.
"Saat ini perekonomian Indonesia sangat tidak efisien dan hal ini ditunjukkan oleh ICOR yang sangat besar di atas 6, sementara negara-negara lain di bawah 4," ucap Piter.
Baca juga: Suku Bunga Higher for Longer, Dirut BRI : Semoga Tidak Berlangsung Lama
Tidak efisiennya perekonomian, lanjutnya, disebabkan antara lain oleh masih tingginya korupsi dan tingginya suku bunga perbankan. Pemerintah juga diminta meningkatkan investasi dalam R&D agar SDM dalam negeri bisa lebih unggul dari kompetitor asing.
"Tetapi, memacu R&D tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi kalau sistem ekonominya masih tidak efisien," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved