Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo berencana memberikan insentif untuk sektor properti nasional. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dalam negeri.
"Hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, tapi belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini memberikan insentif kepada dunia properti, dunia perumahan," ujarnya saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
Kepala Negara mengatakan, stimulus di sektor properti itu diberikan untuk menjaga momentum perekonomian dalam negeri. Namun bentuk konkret dari gula-gula tersebut belum disampaikan dan baru akan diputuskan sore nanti.
"Kita nanti akan putuskan mungkin akan putuskan segera putuskan PPN akan ditanggung oleh pemerintah," tutur Joko Widodo.
Pria yang karib disapa Jokowi itu mengatakan, insentif properti utamanya ditujukan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Opsi yang tersedia ialah dalam bentuk bantuan uang administrasi senilai Rp4 juta bakal ditanggung oleh pemerintah.
Dengan cara itu diharapkan ekonomi nasional akan tetap bertumbuh dan melaju konsisten seperti yang ditargetkan. Dukungan tersebut dapat diberikan karena kinerja penerimaan negara dari pajak dinilai cukup mumpuni.
"Kemarin Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan pajak masih tumbuh 5,6% dari baseline tahun lalu artinya masih ada pertumbuhan penerimaan negara," ungkap Jokowi.
"Artinya kalau orang bayar pajak, bisnis dia jalan. Asal penerimaan negara masih tumbuh, penerimaan pajak masih tumbuh, berarti ekonomi kita masih baik, tetapi sekali lagi, kita semuanya harus melihat kembali tantangan-tantangan," pungkas dia. (Mir/E-1)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved