Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo berencana memberikan insentif untuk sektor properti nasional. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dalam negeri.
"Hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, tapi belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini memberikan insentif kepada dunia properti, dunia perumahan," ujarnya saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
Kepala Negara mengatakan, stimulus di sektor properti itu diberikan untuk menjaga momentum perekonomian dalam negeri. Namun bentuk konkret dari gula-gula tersebut belum disampaikan dan baru akan diputuskan sore nanti.
"Kita nanti akan putuskan mungkin akan putuskan segera putuskan PPN akan ditanggung oleh pemerintah," tutur Joko Widodo.
Pria yang karib disapa Jokowi itu mengatakan, insentif properti utamanya ditujukan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Opsi yang tersedia ialah dalam bentuk bantuan uang administrasi senilai Rp4 juta bakal ditanggung oleh pemerintah.
Dengan cara itu diharapkan ekonomi nasional akan tetap bertumbuh dan melaju konsisten seperti yang ditargetkan. Dukungan tersebut dapat diberikan karena kinerja penerimaan negara dari pajak dinilai cukup mumpuni.
"Kemarin Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan pajak masih tumbuh 5,6% dari baseline tahun lalu artinya masih ada pertumbuhan penerimaan negara," ungkap Jokowi.
"Artinya kalau orang bayar pajak, bisnis dia jalan. Asal penerimaan negara masih tumbuh, penerimaan pajak masih tumbuh, berarti ekonomi kita masih baik, tetapi sekali lagi, kita semuanya harus melihat kembali tantangan-tantangan," pungkas dia. (Mir/E-1)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved