Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Presiden Joko Widodo berencana memberikan insentif untuk sektor properti nasional. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dalam negeri.
"Hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, tapi belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini memberikan insentif kepada dunia properti, dunia perumahan," ujarnya saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
Kepala Negara mengatakan, stimulus di sektor properti itu diberikan untuk menjaga momentum perekonomian dalam negeri. Namun bentuk konkret dari gula-gula tersebut belum disampaikan dan baru akan diputuskan sore nanti.
"Kita nanti akan putuskan mungkin akan putuskan segera putuskan PPN akan ditanggung oleh pemerintah," tutur Joko Widodo.
Pria yang karib disapa Jokowi itu mengatakan, insentif properti utamanya ditujukan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Opsi yang tersedia ialah dalam bentuk bantuan uang administrasi senilai Rp4 juta bakal ditanggung oleh pemerintah.
Dengan cara itu diharapkan ekonomi nasional akan tetap bertumbuh dan melaju konsisten seperti yang ditargetkan. Dukungan tersebut dapat diberikan karena kinerja penerimaan negara dari pajak dinilai cukup mumpuni.
"Kemarin Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan pajak masih tumbuh 5,6% dari baseline tahun lalu artinya masih ada pertumbuhan penerimaan negara," ungkap Jokowi.
"Artinya kalau orang bayar pajak, bisnis dia jalan. Asal penerimaan negara masih tumbuh, penerimaan pajak masih tumbuh, berarti ekonomi kita masih baik, tetapi sekali lagi, kita semuanya harus melihat kembali tantangan-tantangan," pungkas dia. (Mir/E-1)
Warga rumah susun di Jakarta menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melontarkan apresiasi sekaligus tantangan kepada para pengembang rumah subsidi.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
BP Tapera mencatatkan lonjakan luar biasa dalam penyaluran FLPP, dengan 53.874 unit rumah disalurkan pada Kuartal I 2025, meningkat 1.173%
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah diminta membedakan skema subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved