Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo berencana memberikan insentif untuk sektor properti nasional. Itu dilakukan dalam rangka memperkuat perekonomian di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dalam negeri.
"Hari ini kita juga akan rapat bagaimana untuk men-trigger ekonomi. Kita akan memberikan insentif, tapi belum kita putuskan, masih rapat pada sore hari ini memberikan insentif kepada dunia properti, dunia perumahan," ujarnya saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
Kepala Negara mengatakan, stimulus di sektor properti itu diberikan untuk menjaga momentum perekonomian dalam negeri. Namun bentuk konkret dari gula-gula tersebut belum disampaikan dan baru akan diputuskan sore nanti.
"Kita nanti akan putuskan mungkin akan putuskan segera putuskan PPN akan ditanggung oleh pemerintah," tutur Joko Widodo.
Pria yang karib disapa Jokowi itu mengatakan, insentif properti utamanya ditujukan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Opsi yang tersedia ialah dalam bentuk bantuan uang administrasi senilai Rp4 juta bakal ditanggung oleh pemerintah.
Dengan cara itu diharapkan ekonomi nasional akan tetap bertumbuh dan melaju konsisten seperti yang ditargetkan. Dukungan tersebut dapat diberikan karena kinerja penerimaan negara dari pajak dinilai cukup mumpuni.
"Kemarin Ibu Menteri Keuangan juga menyampaikan pajak masih tumbuh 5,6% dari baseline tahun lalu artinya masih ada pertumbuhan penerimaan negara," ungkap Jokowi.
"Artinya kalau orang bayar pajak, bisnis dia jalan. Asal penerimaan negara masih tumbuh, penerimaan pajak masih tumbuh, berarti ekonomi kita masih baik, tetapi sekali lagi, kita semuanya harus melihat kembali tantangan-tantangan," pungkas dia. (Mir/E-1)
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah sedang menyiapkan skema rumah susun (rusun) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved