Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) menggelar acara Investment Specialist Forum (ISF) 2023 pada Kamis (12/10) di The Langham, Jakarta. Mengusung tema Public Governance & Sustainable Economy, ISF 2023 mengundang investor dan agen distribusi BRI-MI untuk memberikan insight pasar dan makroekonomi, serta pemaparan strategi investasi menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024.
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya mengatakan bahwa adanya ISF 2023 dapat membantu meningkatkan literasi Keuangan untuk investor dan calon investor di Indonesia.
“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen. Kalau kita melihat indikator ini, masih terdapat gap antara literasi dan inklusi keuangan serta secara bersamaan terus meningkatkan indeks literasi keuangan untuk memperkecil kesenjangan atas dua indeks tersebut” ujarnya.
Baca juga: Terus Tingkatkan Peran UMKM dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Menurut Friderica, meningkatkan literasi keuangan serta memperkecil indeks gap antara literasi dan Inklusi keuangan di Indonesia adalah pekerjaan rumah untuk mereka yang datang di ISF termasuk seluruh investment specialist di Tanah Air.
"Sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses layanan jasa keuangan, namun mendapatkan pengetahuan atau keyakinan yang lebih baik tentang lembaga serta produk keuangan yang digunakan masyarakat,” tambah Friderica.
Selain Friderica, yang turut hadir di ISF ialah Direktur BRI-MI Ira Irmalia Sjam yang membuka acara. Kemudian juga ada Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Helmy Kristianto selaku Chief Economist BRI Danareksa Sekuritas, dan Herman Tjahjadi selaku Chief Investment Officer BRI-MI.
Selama ISF berlangsung, dibahas juga soal proyeksi makroekonomi Indonesia jelang tahun politik. Kemudian juga dibicarakan mengenai semakin banyak Bank Sentral yang memilih untuk tidak menaikkan suku bunga. Lalu, Pemilu 2024 berpeluang untuk dapat meningkatkan stimulus pertumbuhan ekonomi dan agregat konsumsi di Indonesia.
Baca juga: IHSG Berpotensi Menguat Terbatas Jelang Rilis Suku Bunga BI
Kepala Divisi Partnership Distribution BRI-MI Edward Narodo mengatakan bahwa ISF merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh BRI-MI dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait kondisi ekonomi dan iklim investasi ke depan bagi seluruh investor, agen distribusi, dan investment specialist.
“Acara ISF adalah acara yang kami adakan yang bertujuan agar seluruh masyarakat, terutama agen distribusi BRI-MI, para investment specialist, maupun investor dapat terinformasi dengan baik tentang kondisi ekonomi dan iklim investasi," kata Edward.
"Harapan kami, melalui ISF, BRI-MI senantiasa menjadi sahabat investasi, literasi, dan sumber informasi bagi seluruh investor. Tunggu kami di acara ISF tahun depan yang akan lebih meriah” ujar Edo. (Z-6)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved