Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENINGKATAN jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus terus didukung dengan penciptaan ekosistem yang menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat dalam upaya ikut menopang kinerja perekonomian nasional.
"Peran sektor UMKM kita harus terus ditingkatkan dengan menumbuhkan ekosistem kewirausahaan yang baik bagi masyarakat luas," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2023 sebesar 5,17% disebabkan tingginya belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga.
Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,62%, diikuti lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga sebesar 8,62% dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,23%.
Baca juga: Bahlil Serahkan 600 NIB Para Pelaku UMKM Di Papua Barat Daya
Dari potret kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2023 itu terlihat mesin pertumbuhan ekonomi berdasarkan struktur produk domestik bruto (PDB) masih didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu 53,31%.
Dalam konteks konsumsi rumah tangga itu terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2023 sebagian besar didorong kontribusi dari para pelaku UMKM nasional.
Menurut Lestari, peran sektor UMKM yang mampu menopang kinerja perekonomian nasional itu, harus menjadi dorongan para pemangku kepentingan untuk konsisten meningkatkan munculnya para pelaku UMKM nasional yang tangguh.
Sehingga, Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mengedepankan berbagai upaya untuk menumbuhkan jumlah para pelaku UMKM di setiap wilayah.
Baca juga: Kemenkeu dan Kemendag Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM
Kemudahan dalam mengakses permodalan dan perbankan bagi sektor UMKM, tambah dia, juga harus menjadi komitmen bersama untuk segera diwujudkan.
Selain itu, Rerie berharap, sektor UMKM tidak semata bertambah dalam jumlah, upaya untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha juga sangat penting.
Berbagai langkah peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi bagian dari proses pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional dalam upaya beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, upaya penguatan sektor UMKM nasional harus konsisten dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat daya dukungnya terhadap kinerja perekonomian nasional. (Z-6)
Lestari Moerdijat mendorong implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved