Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi V DPR RI Anwar Hafid meraih penghargaan sebagai Legislator Peduli Pembangunan & Kesahjetaraan Masyarakat Daerah Pemilihan dalam ajang KWP Award 2023 yang berlangsung di ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Baca juga: Jurnalis Televisi di NTT Bantu Atasi Krisis Air di Perdesaan Belu
Penghargaan tersebut diberikan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) atas dedikasi dan komitmen Anwar Hafid dalam memaksimalkan peran pembangunan merata supaya dirasakan setiap dapil.
Baca juga: Marak Isu Beli Beras Dibatasi, Lodewijk Minta Masyarakat Tidak Perlu Panik
Hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan dan kunjungan ke masyarakat yang selalu menyuarakan tentang pentingnya pemerataan pembangunan supaya dirasakan setiap daerah.
"Saya ucapkan Terimakasih pada sahabat sahabat koordinatoriat wartawan parlemen yang berikan penghargaan kepada saya sebagai Legislator Peduli Pembangunan & Kesejahteraan Masyarakat Dapil," kata Anwar Hafid lewat keetrangan yang diterima, Selasa (3/10).
Baca juga: Kasus Penangkapan Ariane Lavrilleux dan Ancaman Kebebasan Pers di Prancis
Politikus Demokrat ini menambahkan, pemerataan pembangunan di setiap daerah penting dalam menentukan arah negara. Pemerataan pembangunan juga dirasa penting agar pertumbuhan ekonomi di daerah terus meningkat.
"Pembangunan merata itu sangat penting untuk setiap daerah supaya arah pembangunan negara ini bisa dirasakan seluruh masyarakat," ucapnya.
Selain itu, Anwar menegaskan bila pembangunan tentu jangan terfokus hanya dalam skala kota saja. Setiap daerah, juga harus merasakan pembangunan dari pemerintah.
"Itu yang paling penting, Indonesia ini negara yang luas tentu setiap daerah harus merasakan pembangunan tersebut," pungkasnya.
KWP Awards ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus kritik wartawan parlemen kepada legislator, senator, hingga mitra parlemen. Penerima Awards disaring berdasarkan masukan dari jurnalis senior, organisasi pers dan akademisi.
Pelaksanaan KWP Award 2023 ini disponsori oleh sejumlah BUMN seperti Bank Mandiri, Hutama Karya, Pertamina Lubricants, PLN, Taspen, Inalum, BNI, MIND ID, BTN, ID Food, Angkasa Pura, BPJS Kesehatan, Angkasa Pura 2, Pupuk Indonesia, Pelindo, Petrokimia Gresik, BRI, Surveyor Indonesia, dan Jasa Marga (H-3)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved