Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA dan Anggota Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bupati Batu Bara melakukan kunjungan kerja meninjau Perkebunan Sawit Rakyat di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada Jumat (15/9/2023).
Dalam rangka mendorong peran perkebunan sawit rakyat, saat ini telah didorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui pendanaan Badan Perhimpunan Dana Perkwbunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
PSR merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas, serta juga dilakukan upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.
Baca juga: Business Matching Tembus 1.02 Triliun, Bukti Perkebunan Bisnis Sangat Menjanjikan
Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektare per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.
Tingkatkan Produktivitas Melalui Benih Berkualitas
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meninjau kebun Peremajaan Sawit Rakyat Gapoktan Tani Mandiri Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, dalam upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Andi Nur Alam Syah (15/09).
Andi Nur menambahkan, untuk di Provinsi Sumatera Utara dengan target 12.700 ha dan realisasi sampai 13 September 2023 mencapai 1.434 ha (11,3%) ini masih terus berproses.
Baca juga: Selama Tiga Hari, Bunex untuk Kali Keduanya Sukses Digelar
"Tentunya ini menjadi sebuah kerja keras kita semua ke depan untuk dapat mencapai kekurangan dari target, peran dari pemerintah daerah, kementerian Lembaga serta perusahaan sebagai mitra harus berkolaborasi untuk dapat merealisasikan target PSR di Sumut khususnya di Kabupaten Batubara," jelasnya.
Andi Nur menegaskan,"Kita sudah dengar langsung dari Ketua Kelompok Tani, bahwasannya tanaman kelapa sawitnya pada bulan ke 28 sudah panen, hari ini sudah masuk bulan ke 30."
"Hasilnya luar biasa, ini harus menjadi contoh untuk kelompok tani lainnya, jangan takut untuk ikut PSR. Untuk masa tumbang chipping sampai dengan tanaman berbuah, kami Ditjenbun dan BPDPKS sedang mengkaji dan mengusulkan ada program insentif, semoga usulan dapat di terima oleh Komite Pengarah BPDPKS dalam waktu dekat ini." paparnya.
Baca juga: Indonesia Terancam Kehilangan US$7 Miliar akibat Pemberlakuan EUDR
Untuk memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit rakyat yang masih produktif namun belum optimal, telah didorong program sarana prasarana perkebunan kelapa sawit seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi, dan lain sebagainya.
"Ini tentu sangat memberikan harapan besar bagi pekebun sawit di saat kebutuhan akan pupuk semakin tinggi di saat harga pupuk belum stabil," kata Nur Andi.
Kelapa Sawit Tumpang Sari
Selain itu, Ditjenbun juga tengah mengajukan program untuk menjadi salah satu insentif bagi petani, yakni kelapa sawit tumpang sari yang akan didanai oleh BPDPKS yang sifatnya voluntary bukan mandatory.
“Jadi petani sawit yang mau melakukan PSR bisa melakukan pilihan, menanam jagung kalau terbiasa menanam jagung. Kalau terbiasa menanam kacang akan menanam kacang atau ubi jalar,” jelas Andi Nur.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyampaikan,"Kami akan selalu memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat dalam berkomunikasi kepada instansi terkait kebutuhan sarana perkebunan untuk membantu meningkatan hasil perkebunan yang dikelola."
Baca juga: Harmonisasi Perkebunan Demi Perkuat Hilirisasi Perkebunan
"Mulai dari sekarang Bapak Bupati melalui kepala dinas harus sering turun langsung mengawal dan mendampingi petani, siapkan persyaratan agar usulan PSR dan sarprasnya dapat terealisasi," kata Sudin.
Bupati Batu Bara, Zahir ,menambahkan, "Kabupaten Batu Bara siap mendukung PSR, saya akan kawal program ini. Saya tugaskan kepala dinas, camat dan kepala desa harus bersama-sama mendorong petani yang kebunnya sudah berumur lebih dari 25 tahun untuk segera ikut program PSR."
"Banyak hal yang akan didapat oleh pekebun, kita jangan percaya isu-isu yang negatif. Potensi pendapatan dari kelapa sawit sangat besar, program ini harus mencapai target 500 ha syukur-syukur lebih dari target di Kabupaten Batu Bara ini," tutup Zahir. (RO/S-4)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved